 |
| Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri saat reses di Pauh |
PADANG, politicnewss.id — Luka pasca banjir bandang masih terasa kuat di Kecamatan Pauh, Kota Padang. Warga Lambung Bukit, Batu Busuk, hingga Kepalo Koto menyuarakan satu hal yang sama: mereka butuh percepatan pemulihan agar bisa kembali hidup normal.
Aspirasi itu mengalir deras saat Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, menggelar kegiatan masa reses, Jumat (6/2/2026) sore, di Huntara Mandiri Kepalo Koto. Lebih dari 200 warga hadir dan menyampaikan keluhan, mulai dari rusaknya irigasi dan sungai, jalan serta jembatan yang hilang, sawah dan ladang yang rusak, hingga kebutuhan hunian tetap (huntap).
Salah satu keluhan paling mendesak datang dari warga Batu Busuk. Anak-anak sekolah terpaksa menyeberangi sungai karena jembatan yang dulu menjadi akses utama hanyut diterjang banjir bandang.
Baca Juga : Reses di GUO Kuranji, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serap Aspirasi Warga Terdampak Bencana
“Anak-anak ke sekolah harus menyeberangi sungai, Pak. Dulu ada jembatan, sekarang hilang. Kalau belum bisa bangun jembatan permanen, tolong buatkan jembatan darurat dulu,” ujar seorang warga.
Jika tak menyeberang sungai, anak-anak harus memutar cukup jauh. Bahkan, sejumlah akses menuju sekolah seperti SMA 9, SMP 14, SMP 23, dan SMP 44 juga dilaporkan rusak atau terputus.
Menanggapi hal itu, Evi Yandri memastikan pembangunan jembatan permanen akan dilakukan, meski membutuhkan waktu.
“Kita usahakan secepatnya jembatan darurat dulu. Minimal bisa dilewati pejalan kaki dan sepeda motor,” tegasnya.
Ia juga memastikan pembangunan jalan tetap dilaksanakan, baik melalui dana pemerintah pusat maupun provinsi.
Tak hanya soal infrastruktur, warga juga mempertanyakan bantuan untuk sawah yang terdampak banjir. Perwakilan Dinas Pertanian yang hadir menjelaskan bahwa data sawah di Pauh sudah masuk tahap verifikasi bantuan.
Bantuan dibagi dalam empat kategori: rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hilang/hanyut. Untuk kategori rusak ringan dan sedang, bantuan sudah tersedia.
“Silakan masukkan proposal untuk pencairan bantuan,” jelas perwakilan dinas sambil memaparkan skema bantuan.
Bagi warga yang merasa sawahnya belum terdata, Evi Yandri langsung meminta lurah mencatatnya saat itu juga. Ia menegaskan bahwa pendataan harus dimulai dari tingkat RT/RW, lurah, kecamatan, hingga kota sebelum masuk ke provinsi. Hal yang sama berlaku untuk pendataan huntap.
Terkait huntap, sejumlah warga khawatir rumah mereka tak lagi terdata karena sudah diperbaiki secara swadaya. Menyikapi itu, Evi meminta warga menyimpan dokumentasi rumah sebelum diperbaiki sebagai bukti autentik.
“Pendataan harus betul-betul akurat. Jangan sampai bermasalah seperti huntap di Pasaman yang hingga kini belum tuntas meski dananya ada,” tegas Evi.
Ia mengingatkan, persoalan huntap di Pasaman terjadi bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan akibat data yang bermasalah sehingga dana tak bisa dicairkan.
“Jangan sampai hal yang sama terjadi di Padang,” katanya.
Evi juga menyadari bahwa sebagian aspirasi warga merupakan kewenangan pemerintah kota Padang atau pemerintah pusat. Namun ia menegaskan hal itu bukan hambatan.
“Tetap akan saya koordinasikan. Yang penting masyarakat kooperatif, mendukung, dan tidak menghambat proses pembangunan. Kalau selesai, lingkungan kita aman, kita juga yang diuntungkan,” ujarnya.
Baca Juga : HUT ke-45 PPM Sumbar, Evi Yandri Ajak Kader Kobarkan Semangat Perjuangan dan Kebangsaan
Baca Juga : Pertama Kali Disambangi DPRD Provinsi, Warga Koto Lalang Curhat Aspirasi ke Evi Yandri
Di sisi lain, Evi mengapresiasi semangat warga yang mulai bangkit secara ekonomi. Petani yang kehilangan sawah kini beralih beternak bebek dan akan dibantu pakan serta bibit. Sementara kaum ibu akan mendapat pelatihan memasak kue dan menjahit melalui program pemberdayaan untuk menambah penghasilan keluarga.
“Mari kita atur langkah kembali, bangun ekonomi masing-masing, sembari pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur,” tutup Evi Yandri.
