 |
| Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar, Edzedin Zein |
PADANG, politicnewss.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mencatatkan kinerja pemerintahan yang cukup menggembirakan sepanjang tahun 2025. Hal ini tergambar dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) 2025 yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar, Edzedin Zein, menyebutkan sejumlah indikator makro mengalami perbaikan signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 76,43 menjadi 77,27, sementara angka kemiskinan dan pengangguran berhasil ditekan masing-masing ke 5,31 persen dan 5,62 persen.
“Ini menunjukkan program pembangunan yang dijalankan cukup efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya di Padang, Senin (30/3/2026).
Selain itu, PDRB per kapita juga meningkat menjadi Rp59,54 juta, disertai penurunan ketimpangan pendapatan. Namun, di tengah capaian tersebut, Pemprov Sumbar tetap menghadapi tantangan pada sektor pertumbuhan ekonomi yang tercatat melambat di angka 3,37 persen.
“Perlambatan ini dipengaruhi faktor eksternal dan dinamika ekonomi global, tetapi tetap menjadi perhatian serius untuk didorong ke depan,” jelasnya.
Di sektor pelayanan dasar, capaian positif juga terlihat. Partisipasi pendidikan menengah meningkat hingga 90,32 persen, termasuk akses pendidikan bagi penyandang disabilitas yang semakin baik.
Sementara di bidang kesehatan, seluruh rumah sakit rujukan provinsi telah terakreditasi 100 persen, dan layanan kesehatan saat bencana tetap berjalan optimal.
Pada sektor infrastruktur, tingkat kemantapan jalan provinsi naik menjadi 71,10 persen. Di bidang perumahan, seluruh korban bencana di tingkat provinsi telah difasilitasi untuk mendapatkan hunian layak.
Dari sisi keuangan daerah, kinerja Pemprov Sumbar juga tergolong solid. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,20 triliun atau 98,97 persen dari target, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp6,04 triliun atau 94,59 persen.
Tak hanya itu, Sumatera Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun sebelumnya, menegaskan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Ke depan, Pemprov Sumbar akan terus mendorong inovasi daerah, termasuk digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pemerintahan berbasis teknologi.
“Sinergi lintas sektor akan terus diperkuat agar program pembangunan semakin adaptif, responsif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Edzedin.
Baca Juga : Sekdaprov Sumbar Lantik 44 Pejabat, Terapkan Sistem Penilaian 360 Derajat
Baca Juga : Sidak Posko Lebaran dan Terminal, Gubernur Mahyeldi Soroti Pelayanan yang Utama
RLPPD 2025 ini juga dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, sekaligus menjalankan amanat undang-undang terkait kewajiban kepala daerah dalam menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan.