 |
| Pemprov Sumbar saat rakor dengan Pemkab Tanah Datar |
TANAH DATAR, politicnewss.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bergerak cepat merespons dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Tanah Datar. Bersama pemerintah kabupaten, Pemprov Sumbar menggelar rapat koordinasi guna mempercepat pemulihan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Rapat koordinasi yang digelar di Aula Kantor Bupati Tanah Datar, Sabtu (14/3/2026), menyoroti langkah strategis pemulihan sektor pertanian beserta infrastruktur pendukung yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menegaskan sektor pertanian harus menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan pascabencana. Pasalnya, sebagian besar masyarakat Tanah Datar menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
“Komoditas pertanian dari Tanah Datar merupakan komoditas unggulan yang turut berkontribusi dalam pengendalian inflasi daerah. Selain itu, sekitar 72 persen masyarakat Tanah Datar bergantung pada sektor pertanian. Karena itu, pemulihan harus dilakukan cepat, terarah, dan tepat sasaran,” ujar Arry.
Menurutnya, meskipun sektor pertanian terdampak cukup besar akibat bencana, sektor ini tetap diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2026.
Namun ia mengingatkan bahwa proses pemulihan juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari perlambatan investasi, keterbatasan belanja pemerintah, hingga penurunan kinerja di sejumlah sektor usaha.
Arry menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar program pemulihan dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan daerah.
“Kita ingin seluruh program pemerintah provinsi selaras dengan kebutuhan daerah. Dengan sinergi yang kuat, percepatan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, berharap dukungan konkret dari pemerintah provinsi, khususnya dalam memperbaiki infrastruktur pertanian yang rusak akibat bencana.
“Banyak jaringan irigasi yang rusak akibat bencana. Jika tidak segera ditangani, dampaknya bisa menurunkan produksi pertanian secara luas,” ujar Eka.
Ia menambahkan, pemulihan ekonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya memulihkan kondisi secara bertahap agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal.
Selain membahas pemulihan sektor pertanian, rapat koordinasi tersebut juga menyinggung sejumlah isu strategis lainnya, mulai dari penanganan kebencanaan, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor perekonomian dan pariwisata, hingga kesiapan menghadapi Idulfitri dengan menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah.
