 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I di Batam |
BATAM, politicnewss.id — Sumatera Barat ingin mengambil peran lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia. Untuk mewujudkan target tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar menyiapkan empat arah pembangunan yang dinilai menjadi kunci, yakni pemulihan, konektivitas, produktivitas, dan pemerataan.
Gagasan itu disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I di Batam, Jumat (11/9/2026).
Dalam forum tersebut, Mahyeldi memaparkan kondisi ekonomi Sumbar sekaligus sejumlah langkah yang tengah disiapkan pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi ekonomi hingga 2029.
Ia mengatakan, perekonomian Sumbar pada triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai ekspor sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah mencapai US$1,94 miliar, tumbuh 21,28 persen.
Perkembangan positif juga terlihat dari angka kemiskinan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan Sumbar berada di angka 5,27 persen, turun dibandingkan September 2025 yang tercatat 5,31 persen.
Meski demikian, Mahyeldi mengakui Sumbar masih menghadapi sejumlah pekerjaan besar, terutama dalam proses pemulihan pascabencana serta penguatan struktur ekonomi daerah.
Menurutnya, kebutuhan pemulihan infrastruktur dan layanan publik membuat pemerintah harus mengatur ruang fiskal secara cermat. Di sisi lain, ketergantungan ekspor terhadap komoditas tertentu juga perlu dikurangi.
Sekitar 85,78 persen ekspor Sumbar, kata Mahyeldi, masih didominasi komoditas minyak nabati. Kondisi tersebut menjadi alasan perlunya membuka lebih banyak sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Karena itu, pembangunan ke depan harus kita arahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus membuka sumber-sumber pertumbuhan baru,” ujar Mahyeldi.
Empat prioritas pembangunan kemudian menjadi strategi utama pemerintah daerah. Pada sektor pemulihan, perhatian diarahkan pada perbaikan infrastruktur dasar, layanan publik serta penguatan mitigasi bencana di 13 kabupaten dan kota. Program tersebut diselaraskan dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau R3P.
Sementara pada sektor konektivitas, Sumbar mendorong percepatan penanganan jalur Sitinjau Lauik, penguatan konektivitas Riau–Sumbar–Jambi, preservasi jalan, hingga kepastian tahapan pembangunan jalan tol.
Selanjutnya, peningkatan produktivitas diarahkan pada pengembangan kawasan Padang–Pariaman dan Bungus serta sentra-sentra pangan. Penguatan rantai dingin, fasilitas utilitas dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi bagian dari strategi tersebut.
Sedangkan pemerataan pembangunan diarahkan ke wilayah yang membutuhkan penguatan akses dan pelayanan dasar, termasuk melalui pembangunan Trans-Mentawai, peningkatan transportasi antarpulau, penyediaan air minum serta penguatan rumah sakit daerah.
Mahyeldi menilai seluruh agenda tersebut tidak hanya penting bagi Sumbar, tetapi juga dapat memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pintu masuk ekonomi Indonesia dari kawasan barat.
Dengan letak geografis yang menghadap Samudra Hindia, keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau, Sumbar dinilai memiliki peluang besar untuk menghubungkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM dan pariwisata dengan pasar nasional maupun internasional.
“Target kita bukan hanya memulihkan kondisi yang ada, tetapi meningkatkan kapasitas ekonomi Sumatera Barat agar mampu tumbuh lebih tinggi dan memberikan kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Pemerintah Provinsi Sumbar menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat mencapai 7,3 persen pada 2029. Pada periode yang sama, PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp90,2 juta, sementara tingkat kemiskinan diharapkan turun ke kisaran 2,40 hingga 3,40 persen.
Dalam pertemuan dengan DPD RI tersebut, Mahyeldi juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk memastikan sejumlah agenda strategis Sumbar dapat direalisasikan.
Ada tiga hal yang menjadi perhatian, yakni penyusunan daftar prioritas pembangunan secara bersama, kepastian tahapan dan skema pembiayaan melalui APBN, APBD, KPBU maupun investasi, serta pengawalan terhadap kebutuhan pendanaan dan kesiapan proyek.
Mahyeldi berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga berbagai rencana pembangunan tidak berhenti pada tahap perencanaan.
“Dengan sinergi pusat dan daerah yang lebih kuat, kita berharap berbagai program prioritas ini tidak hanya menjadi perencanaan, tetapi dapat segera diwujudkan dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
