![]() |
| Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Yasin, STP, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen |
PADANG PARIAMAN, politicnewss.id – Masyarakat diminta tidak tinggal diam ketika haknya sebagai konsumen diabaikan. Pemahaman terhadap perlindungan konsumen dinilai penting agar warga lebih cermat dalam bertransaksi, sekaligus mampu melindungi diri dari praktik perdagangan yang merugikan.
Pesan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Yasin, STP, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di SMPIT Madinah Al Fatih, Nagari Gadur, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh aturan yang menjamin hak konsumen, sekaligus menyampaikan persoalan yang mereka temui dalam aktivitas perdagangan sehari-hari.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Yasin yang juga menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar mengajak masyarakat memahami Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
Ia menilai, keberadaan regulasi tersebut sangat penting untuk memastikan konsumen memperoleh haknya dan pelaku usaha menjalankan kegiatan perdagangan sesuai ketentuan. Dengan demikian, tidak boleh ada pihak yang merasa lebih berkuasa hingga mengabaikan kepentingan pihak lainnya.
Menurutnya, perlindungan konsumen bukan sekadar persoalan jual beli, melainkan menyangkut keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Sosialisasi tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Risdianto, ST, bersama sejumlah tokoh masyarakat. Kehadiran para peserta membuat kegiatan berlangsung interaktif, terutama ketika pembahasan memasuki persoalan yang kerap dijumpai warga.
Muhammad Yasin kemudian menguraikan sejumlah ketentuan dalam Perda Nomor 21 Tahun 2018 yang terdiri atas 14 bab dan 48 pasal. Materinya mengatur berbagai aspek, mulai dari kewenangan pemerintah daerah, hak dan kewajiban konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, pengawasan, larangan, penyampaian informasi, hingga mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.
Menariknya, sesi tanya jawab memunculkan sejumlah persoalan yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat. Salah satu peserta mempertanyakan bagaimana penyelesaian sengketa apabila konsumen justru melakukan tindakan yang merugikan produsen atau pelaku usaha.
Selain itu, peserta juga menyoroti kekhawatiran terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran, khususnya terkait kejelasan informasi mengenai status kehalalannya.
Menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Muhammad Yasin menjelaskan bahwa Perda Nomor 21 Tahun 2018 telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan produsen. Artinya, perlindungan hukum tidak hanya berlaku bagi konsumen, tetapi juga memberikan ruang keadilan bagi pelaku usaha.
Terkait persoalan kehalalan produk, ia menyampaikan bahwa Fraksi PKS DPRD Sumbar saat ini tengah menginisiasi penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan kehalalan produk yang beredar di Sumatera Barat.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas dan benar sebelum memutuskan membeli suatu produk.
Melalui kegiatan ini, Muhammad Yasin berharap masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan Perda Perlindungan Konsumen, tetapi juga memahami bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menekankan, konsumen harus berani memperjuangkan haknya apabila dirugikan. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu menghormati hak pelaku usaha agar tercipta hubungan perdagangan yang sehat.
Dengan pemahaman yang semakin baik, perlindungan konsumen diharapkan tidak berhenti sebatas aturan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
