Iklan

Paripurna DPRD Sumbar, Aset dan Keuangan Daerah Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026, 3:42:00 PM WIB Last Updated 2026-11-06T08:42:08Z


Rapat paripurna DPRD Sumbar 

PADANG, politicnewss.id — Pengelolaan aset daerah menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kekayaan milik pemerintah yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal didorong agar ditata, diamankan, dan dikembangkan menjadi sumber daya produktif yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.


Hal itu mengemuka dalamRapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/11/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, dengan agenda penyampaian rekomendasi Pansus Aset dan Nota Penjelasan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


Muhidi menegaskan, keberadaan aset pemerintah bukan hanya menyangkut nilai kekayaan yang tercatat dalam administrasi, tetapi juga bagaimana aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


“Pengelolaan aset daerah harus memberikan manfaat nyata. Tidak cukup hanya tercatat dalam administrasi, tetapi juga harus memiliki kepastian hukum, terjaga dengan baik, dan mampu mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” kata Muhidi.


Menurutnya, rekomendasi Pansus Aset yang telah menyelesaikan masa tugasnya menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).


"DPRD berharap berbagai persoalan aset yang selama ini belum terselesaikan dapat ditangani secara serius, mulai dari aset yang belum produktif, bermasalah dalam kepemilikan, hingga aset yang dikuasai pihak ketiga maupun belum memiliki kelengkapan administrasi dan legalitas," katanya.


Muhidi meminta pemerintah daerah tidak sekadar menerima rekomendasi Pansus, tetapi menjadikannya sebagai dasar untuk menyusun langkah penyelesaian yang konkret, terukur dan berkelanjutan.


“Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti dengan langkah yang jelas, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana penyelesaiannya, serta kapan targetnya dapat dicapai. DPRD akan terus mengawal agar rekomendasi tersebut benar-benar dilaksanakan,” ujarnya.


Dalam laporan Pansus Aset, Ketua Pansus Doni Harsiva Yandra mengungkapkan sejumlah persoalan yang masih membelit pengelolaan aset Pemprov Sumbar. Selain aset yang belum memberikan manfaat optimal, terdapat persoalan kepemilikan, pencatatan, penilaian, aset rusak berat, serta bangunan yang belum selesai pembangunannya.


"Pansus merekomendasikan pembentukan unit khusus optimalisasi aset, kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), maupun pembentukan Perseroda pengelolaan aset. Pemerintah daerah juga diminta segera membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan aset bermasalah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah," jelasnya.


Perhatian khusus turut diberikan terhadap persoalan likuidasi PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ), serta penyertaan modal daerah pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP).


"Pansus menemukan proses likuidasi ATS dan DSJ belum dapat diselesaikan akibat keterbatasan anggaran. Sementara itu, penyertaan modal pada ARP/PIP masih menyisakan persoalan terkait komposisi saham pemerintah, status hukum tanah seluas 108 hektare, kewajiban pemegang saham, hingga tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan," katanya.


Untuk memperdalam penyelesaian persoalan tersebut, Pansus merekomendasikan pembentukan pansus lanjutan dengan melibatkan lembaga terkait, seperti BPK, BPN, BPKP, Kejaksaan, Kemendagri, KPKNL dan pihak lainnya.


Di sisi lain, Rapat Paripurna DPRD Sumbar juga mengagendakan penyampaian nota penjelasan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy.


Vasko menjelaskan, perubahan regulasi tersebut merupakan langkah penyempurnaan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan di Sumatera Barat.


“Perubahan yang kami usulkan dalam Ranperda ini tidaklah merombak keseluruhan sistem yang sudah ada, melainkan menyempurnakan beberapa bagian krusial agar lebih fleksibel dan berpihak pada kebutuhan riil daerah,” ungkap Vasko.


Penyempurnaan Ranperda meliputi penyesuaian ketentuan umum, klasifikasi Belanja Modal dan Bantuan Keuangan, sumber penerimaan Pinjaman Daerah, mekanisme penyusunan KUA dan PPAS, hingga sistem pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.


"Selain itu, perubahan juga memperkuat ketentuan pelaksanaan utang daerah, termasuk pinjaman, obligasi dan sukuk daerah, serta pengaturan pembiayaan dalam kondisi darurat bencana," tutupnya.


Komentar

Tampilkan

  • Paripurna DPRD Sumbar, Aset dan Keuangan Daerah Jadi Perhatian
  • 0

Terkini