PADANG, — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) se-Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernuran, Rabu (22/10/2025). Kegiatan ini diikuti sekitar 120 orang perwakilan BUMDesma dari seluruh kabupaten dan kota di Sumbar.
Rakor yang mengusung tema “Evaluasi Kinerja, Strategi Pengembangan Usaha, dan Penguatan BUMDesma untuk Kesejahteraan Masyarakat” tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar Yozarwardi Usama Putra, perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumbar, serta pejabat teknis terkait.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa pendirian BUMDes dan BUMDesa Bersama (BUMDesma) bertujuan menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja di tingkat nagari dan desa. Menurutnya, potensi ekonomi desa dan nagari di Sumatera Barat sangat besar, namun hingga kini belum tergarap secara optimal.
“Masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan BUMDes dan BUMDesma, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, kelembagaan, hingga pemilihan jenis usaha dan pemasaran produk,” ujar Mahyeldi.
Ia menekankan pentingnya penguatan BUMDesma, baik dari sisi kelembagaan maupun profesionalitas tata kelola, agar dana pemberdayaan dapat dikelola secara akuntabel dan berkelanjutan. Rakor ini, lanjut Gubernur, menjadi momentum strategis untuk memperkuat kelembagaan BUMDesma se-Sumatera Barat.
Mahyeldi juga mendorong peningkatan kolaborasi dan sinergi antarsesama BUMDesma serta dengan pemerintah melalui berbagai program strategis. Dengan demikian, BUMDesma tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling memperkuat demi mewujudkan kemandirian ekonomi bersama.
Selain itu, Gubernur mendorong BUMDesma untuk berperan aktif dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah pusat. Ia juga menyarankan agar BUMDesma menjalin kemitraan dengan petani, peternak, dan UMKM lokal guna membangun ekosistem ekonomi desa yang adil dan produktif, sehingga manfaat ekonomi dapat kembali ke nagari dan desa.
“BUMDesma juga perlu bersinergi dengan Bank Nagari serta dinas teknis terkait untuk memperkuat usaha dan memperluas pasar,” tambahnya.
“Jika desa maju dan mandiri, maka daerah pun akan maju, dan pembangunan nasional akan tercapai dengan baik,” tegas Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumbar, Yozarwardi Usama Putra, menyampaikan bahwa jumlah BUMDes/BUMNag di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 713 BUMDes/BUMNag, dan per September 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi 828 unit.
Tidak hanya bertambah dari sisi jumlah, Yozarwardi menyebut BUMDes/BUMNag di Sumbar juga mengalami peningkatan kualitas atau “naik kelas”. Pada tahun 2024, BUMDes/BUMNag dengan klasifikasi berkembang berjumlah 120 unit dan meningkat menjadi 166 unit pada tahun 2025. Sementara itu, klasifikasi maju bertambah dari 53 unit pada tahun 2024 menjadi 84 unit per September 2025.
“Peningkatan jumlah dan kualitas BUMDes/BUMNag ini tidak terlepas dari pembinaan berkelanjutan yang dilakukan Dinas PMD Sumbar bersama dinas terkait di kabupaten dan kota,” pungkasnya.
