 |
| Gubernur Mahyeldi saat menyambut kunjungan kerja komisi 1 DPR RI |
PADANG, politicnewss.id — Gubernur Mahyeldi Ansharullah memaparkan langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terjadi pada November 2025. Untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak, Sumbar membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp21,4 triliun dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menyambut kunjungan kerja Komisi I DPR RI dalam masa reses di Sumbar yang berlangsung di Gedung Sapta Marga Kodam I Bukit Barisan, Jumat (6/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi menegaskan bahwa sejak awal terjadinya bencana, Pemerintah Provinsi Sumbar bersama unsur Forkopimda bergerak cepat menyiapkan dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P.
Baca Juga : Gubernur Mahyeldi: Perkuat Ekonomi Daerah Lewat Literasi dan Inklusi Keuangan
Baca Juga : Masjid Hidup oleh Generasi Muda, Wagub Vasko Tersentuh Syiar Islam di Koto Balingka
“Alhamdulillah saat menghadapi musibah bencana pada November 2025 lalu, kami bersama Forkopimda Sumatera Barat dapat bergerak kompak sehingga penyiapan R3P bisa dilakukan dengan cepat,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, kekompakan dan koordinasi intensif antarinstansi menjadi kunci percepatan penyusunan rencana pemulihan tersebut. Bahkan, Pemprov Sumbar menyiapkan sistem dashboard perencanaan berbasis satu data untuk memastikan seluruh proses berjalan terintegrasi dan transparan.
“Kami memiliki dashboard satu data perencanaan di Sumbar. Koordinasi juga dilakukan secara intens, bahkan rapat bisa berlangsung dua kali sehari, pagi dan malam, agar proses perencanaan berjalan lebih cepat dan terarah,” jelasnya.
Dengan sistem tersebut, penyusunan dokumen R3P dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat sehingga program rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai wilayah terdampak dapat segera dilaksanakan.
Mahyeldi berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran guna mempercepat pembangunan kembali infrastruktur serta pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
“Kita berharap dukungan dana sebesar Rp21,4 triliun dari pemerintah pusat dapat membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Satgas terkait, disebutkan bahwa TKD yang sebelumnya direferensikan di tingkat pusat secara bertahap akan dikembalikan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan bahwa berbagai informasi yang dipaparkan pemerintah daerah menjadi gambaran penting bagi DPR dalam melihat kondisi daerah secara langsung.
Menurutnya, kunjungan kerja dalam masa reses merupakan kesempatan bagi anggota DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memahami berbagai tantangan yang dihadapi daerah, termasuk penanganan bencana.
Baca Juga : Pemprov Sumbar dan Sijunjung Solid, Geopark Silokek Didorong Tembus UNESCO
Dave juga menyinggung perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dinilai menjadi tonggak penting dalam reformasi pertahanan nasional, khususnya dalam penataan organisasi dan peningkatan profesionalisme prajurit menghadapi berbagai ancaman modern.
Ia menambahkan, selain ancaman militer, tantangan nonmiliter seperti bencana alam juga perlu menjadi perhatian serius dalam sistem pertahanan negara.
“Kami berharap hasil kunjungan kerja ini menjadi bahan penting bagi DPR RI dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah di tingkat nasional,” pungkasnya.
