 |
| Gubernur Mahyeldi saat rapat pleno TPAKD |
PADANG, politicnewss.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus menggenjot penguatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Langkah ini dinilai krusial agar pelaku UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah tidak hanya memiliki akses layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelolanya secara aman dan produktif.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu kunci memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Salah satu kunci memperkuat ekonomi masyarakat adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat tidak hanya punya akses, tetapi juga paham cara mengelola keuangan dengan baik,” ujar Mahyeldi saat menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, meskipun akses layanan keuangan terus mengalami peningkatan, kesenjangan masih terjadi di sejumlah wilayah. Banyak pelaku UMKM dan masyarakat kecil yang belum memperoleh pembiayaan layak sesuai kebutuhan usaha mereka.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat inklusi keuangan di Sumbar mencapai 76,88 persen, sementara literasi keuangan baru berada di angka 40,78 persen. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya upaya masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.
Mahyeldi menegaskan, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu, perbankan dan lembaga jasa keuangan diharapkan lebih proaktif menghadirkan skema pembiayaan yang mudah dijangkau, terjangkau, dan sesuai karakteristik pelaku usaha kecil.
Ia juga menyoroti maraknya praktik rentenir yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan, namun berbunga tinggi dan berisiko menjerat pelaku usaha dalam lingkaran utang.
“Kita tidak ingin masyarakat terjebak pinjaman yang memberatkan. Di sinilah peran TPAKD dan perbankan untuk hadir memberikan solusi yang lebih aman dan terjangkau,” tegasnya.
Mahyeldi berharap TPAKD Sumbar semakin agresif memperluas akses pembiayaan hingga ke akar rumput, termasuk bagi petani, nelayan, dan masyarakat di daerah tertinggal. Tahun 2026 pun diharapkan menjadi momentum penguatan ekonomi kerakyatan di Ranah Minang.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumbar, Roni Nazra menyampaikan bahwa literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Literasi keuangan membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak. Inklusi keuangan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Roni menambahkan, TPAKD telah terbentuk hingga tingkat kabupaten dan kota di Sumbar. Tantangan ke depan adalah memastikan setiap program berjalan inovatif, terukur, dan memberi dampak nyata bagi sektor produktif dan kelompok rentan.
Dalam rapat pleno tersebut turut dibahas roadmap TPAKD 2026–2030 yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola, integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, serta keberlanjutan program bagi UMKM dan sektor ekonomi produktif lainnya.
Baca Juga : Wagub Vasko Hadir di Solok, Rp75 Juta Bantuan Mengalir untuk Penguatan Masjid
“OJK akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar program yang disusun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Roni.
