Ketua DPRD Sumbar Muhidi Pimpin Rapat Banmus, Fokus Tata Agenda Kerja 2026

Ketua DPRD Sumbar memimpin rapat Banmus

PADANG, politicnewss.id  — DPRD Provinsi Sumatera Barat bergerak cepat mempersiapkan arah kerja kelembagaan dengan menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) guna menyusun penjadwalan agenda Masa Sidang Kedua Tahun 2026, Senin (30/3/2026).

Rapat strategis yang berlangsung di Ruang Khusus I Kantor DPRD Sumbar itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, serta dihadiri seluruh anggota Bamus.

Baca Juga : Forkopimda Sumbar Perkuat Sinergi, Silaturahmi ke Rumah Dinas Ketua DPRD Usai Salat Idulfitri

Baca Juga : Anggota DPRD Sumbar Ali Muda Ingatkan Warga Ranah Batahan: Jangan Jadi Konsumen yang Mudah Ditipu

Dalam suasana yang penuh dinamika, Bamus membahas secara rinci penyusunan hingga penyesuaian jadwal kegiatan DPRD. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh agenda kedewanan berjalan efektif, terarah, dan tepat sasaran di tengah tuntutan kinerja yang semakin tinggi.

Penjadwalan agenda ini dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, agar lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa perencanaan yang matang bukan sekadar formalitas, melainkan kunci dalam meningkatkan kualitas kinerja lembaga.

“Melalui rapat ini, kita berharap seluruh agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat tersusun secara sistematis, selaras dengan prioritas kerja, serta mampu meningkatkan kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumatera Barat,” ujar Muhidi.

Baca Juga : Hadapi Ancaman Bencana Besar di Sumbar, Verry Mulyadi Sosialisasikan Perda Mitigasi Bencana

Baca Juga : Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva Turun ke Pesisir Selatan, Dorong Warga Kelola Sampah Jadi Bernilai Ekonomi

Dengan penjadwalan yang lebih terstruktur, DPRD Sumbar diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai lembaga representatif rakyat, sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah secara lebih cepat, tepat, dan terukur.