 |
| Gubernur Mahyeldi saat FGD |
PADANG, politicnewss.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP), di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit menjadi potensi terbesar, dengan estimasi penerimaan mencapai Rp1 triliun yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Potensinya sangat besar, bahkan bisa mencapai Rp1 triliun. Ini harus kita optimalkan dengan langkah strategis,” ujar Mahyeldi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bersama Forkopimda di Istana Gubernuran, Senin malam (6/4/2026).
Baca Juga : CFD Kembali Menggeliat, Warga Padang Serbu Jalan Sudirman, UMKM Ikut Panen Rezeki
Untuk tahun 2026, Pemprov Sumbar menargetkan penerimaan PAP sebesar Rp594 miliar, dengan fokus awal pada perusahaan perkebunan kelapa sawit non-rakyat. Optimalisasi ini akan dilakukan melalui sinergi lintas sektor dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan digitalisasi melalui pemasangan alat ukur (flow meter) guna memastikan transparansi dan akurasi data penggunaan air.
Kapolda Sumbar, Gatot Tri Suryanta, menilai pendekatan persuasif perlu dikedepankan dalam menghadapi resistensi dari wajib pajak.
“Pemerintah harus mampu menjelaskan bahwa pajak ini merupakan kontribusi untuk pembangunan daerah, bukan sekadar beban,” tegasnya.
Baca Juga : Asrama Jadi Solusi Kunci, Sekda Sumbar Soroti Akses Pendidikan di Mentawai
Baca Juga : Tegas, Gubernur Mahyeldi Dorong Produk Lokal Jadi Prioritas Utama Pembangunan Sumbar
Sementara itu, Kepala Bapenda Sumbar, Al Amin, mengungkapkan realisasi penerimaan PAP pada awal 2026 baru mencapai Rp4,09 miliar atau sekitar 0,69 persen dari target tahunan.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, seperti perbedaan persepsi dalam perhitungan volume air dan keberatan dari sejumlah perusahaan.
Meski demikian, Pemprov Sumbar optimistis target dapat tercapai melalui penguatan regulasi, pendekatan berbasis data, dan koordinasi lintas sektor.