 |
| Ketua DPRD Sumbar menerima pandangan dari fraksi fraksi |
PADANG, politicnewss.id — Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengingatkan agar setiap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disusun DPRD Sumatera Barat tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga realistis dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Pesan itu disampaikan Mahyeldi saat rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (11/5/2026), dalam pembahasan Ranperda perubahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Perlindungan serta Pemberdayaan Petani.
Menurut Mahyeldi, regulasi daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan fiskal agar tidak menimbulkan kendala saat dijalankan.
Baca Juga : Bayar Pajak Makin Mudah dengan SAMSAT Kiosk
“Peraturan daerah yang dihasilkan nantinya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya,” ujar Mahyeldi.
Dalam pembahasan Ranperda Pendidikan, Mahyeldi mengapresiasi langkah DPRD Sumbar yang dinilai responsif terhadap tantangan pendidikan saat ini. Ia menilai sejumlah substansi penting telah diakomodasi, mulai dari pembangunan asrama sekolah, penguatan pendidikan karakter berbasis budaya lokal, pendidikan inklusif, hingga penguatan vokasi dan pendidikan adaptif kebencanaan.
Namun demikian, Mahyeldi menilai beberapa poin masih perlu diperjelas agar implementasinya lebih tepat sasaran, seperti indikator sekolah yang membutuhkan asrama, pola kemitraan SMK dengan dunia industri, serta mekanisme penerimaan murid baru agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional.
Ia juga mencontohkan kondisi di Mentawai, di mana faktor cuaca dan geografis masih menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan.
“Di Mentawai anak-anak kita tinggal di pulau-pulau. Ketika cuaca buruk mereka sulit hadir ke sekolah. Solusinya adalah asrama,” katanya.
Sementara itu, pada pembahasan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Mahyeldi menegaskan sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Sumbar, khususnya di daerah pedesaan.
Baca Juga : DPRD Ketok Palu! Modal Jamkrida Sumbar Diperkuat, Peluang UMKM Melejit
Baca Juga : Perombakan Besar Pemko Padang! Sekda Baru Dilantik, Puluhan Pejabat Ikut Berganti
Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi petani seperti keterbatasan lahan, akses modal, irigasi, hingga fluktuasi harga hasil pertanian perlu dijawab melalui regulasi yang benar-benar aplikatif.
“Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkapnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya kejelasan pengaturan terkait subsidi pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta mekanisme asuransi pertanian agar manfaat Ranperda nantinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
