 |
| Gubernur Mahyeldi saat rapat bersama KNEKS |
PADANG, politicnewss.id — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memaparkan progres pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Sumatera Barat dalam rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Gubernur, Senin (11/5/2026).
Rapat tersebut turut menghadirkan Djohermansyah Djohan secara virtual dan diikuti jajaran OPD Pemprov Sumbar, OJK, Bank Indonesia, Bank Nagari, BUMN, serta sejumlah instansi vertikal lainnya.
Dalam pemaparannya, Mahyeldi menegaskan Sumbar terus memperkuat integrasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai regulasi strategis daerah, termasuk Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (RAD-PKS).
Baca Juga : Gubernur Mahyeldi Soroti Krisis Pendidikan: Nilai Keluarga Harus Dihidupkan Kembali
“Penguatan ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah sekaligus penguatan identitas ABS-SBK di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Pemprov Sumbar juga terus mendorong pengembangan ekosistem halal melalui berbagai inovasi. Salah satunya dengan menghadirkan kawasan Halal Life Style di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang difungsikan sebagai pusat pembelajaran ekonomi syariah dan pembinaan generasi muda.
Berbagai program keagamaan dan pembinaan karakter rutin digelar di kawasan tersebut, mulai dari Subuh Mubarok, itikaf, tajir dan qurban, ceramah mingguan hingga program KLIK MEMO atau Klinik Konsultasi Motivasi Muda Berkarakter.
Di sektor pariwisata, Mahyeldi menyebut Sumbar semakin diperhitungkan sebagai destinasi wisata halal nasional. Saat ini Sumbar memiliki 566 desa wisata dan masuk tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia.
“Peningkatan kunjungan wisatawan terus terjadi seiring penguatan wisata halal dan budaya di Sumatera Barat,” katanya.
Sementara di sektor keuangan, tingkat inklusi keuangan syariah Sumbar pada 2025 mencapai 92,14 persen. Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari juga disebut mengalami pertumbuhan signifikan, baik dari sisi pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan dukungan lima kantor cabang dan 123 layanan syariah lainnya.
Tak hanya itu, Mahyeldi juga mengungkapkan Pemprov Sumbar tengah menyiapkan penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
“Penerbitan sukuk ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah,” jelasnya.
Baca Juga : Hardiknas 2026, 109 Guru dan Tenaga Kependidikan Sumbar Terima Penghargaan dari Gubernur
Selain memperkuat pembiayaan syariah, Pemprov Sumbar juga terus meningkatkan literasi ekonomi syariah melalui berbagai forum internasional seperti Seminar Wakaf Internasional dan World Islamic Entrepreneur Summit (WIES), termasuk pengembangan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), Zona KHAS, hingga digitalisasi transaksi berbasis QRIS Syariah di masjid dan UMKM.
“Kami ingin menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat industri halal terkemuka di wilayah Sumatera dan Indonesia bagian barat,” tegas Mahyeldi.
