 |
| Kabag Persidangan DPRD Sumbar saat menerima kunjungan pansus 1 DPRD Tanah Datar |
PADANG, politicnewss.id – DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja rombongan Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Tanah Datar, Rabu (6/5/2026), dalam agenda strategis konsultasi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat khusus I Kantor DPRD Sumbar itu menjadi momentum penting untuk menyelaraskan mekanisme pembahasan LKPJ, sekaligus memperkuat peran pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris, menjelaskan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan tahunan, melainkan instrumen vital dalam mengukur kinerja pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel.
Baca Juga : Ranperda Jamkrida Disahkan DPRD Sumbar, Perkuat Akses Permodalan dan Ekonomi Daerah
“Melalui pembahasan LKPJ yang komprehensif, DPRD dapat memberikan evaluasi tajam serta rekomendasi strategis demi peningkatan kualitas program dan pelayanan publik,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak juga membedah sejumlah aspek penting, mulai dari evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah hingga optimalisasi fungsi pengawasan DPRD agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : DPRD Sumbar Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Apresiasi Kinerja dan Dorong Perbaikan
Baca Juga : FWP Sumbar Studi Tiru ke Tribun Pekanbaru, Bahas Strategi Media Digital di Era Disrupsi
Dahrul menekankan, konsultasi lintas lembaga seperti ini menjadi kunci untuk membangun kesamaan persepsi serta memperkuat sinergi antar DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Koordinasi ini penting agar kita bisa saling berbagi pengalaman dan menyusun langkah yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika pemerintahan daerah,” tambahnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik di Sumatera Barat.
