 |
| Kabiro Adpim Pemprov Sumbar NollybEka Mardianto |
PADANG, politicnewss.id – Sorotan publik terhadap sejumlah alokasi anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam APBD 2026 akhirnya mendapat tanggapan resmi. Pemprov Sumbar menegaskan anggaran tersebut bukan untuk mempercantik fasilitas pemerintahan, melainkan untuk memperbaiki aset yang kondisinya telah mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Nolly Eka Mardianto, mengatakan sejumlah bangunan pemerintah yang dianggarkan untuk direhabilitasi telah digunakan selama bertahun-tahun dan mengalami penurunan kualitas akibat usia bangunan serta tingginya intensitas pemakaian.
"Anggaran yang dialokasikan bukan untuk memperindah fasilitas pemerintahan semata, tetapi untuk rehabilitasi dan pemeliharaan aset yang sudah memerlukan perbaikan agar tetap aman, layak digunakan, dan mampu menunjang pelayanan kepada masyarakat," kata Nolly di Padang, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, beberapa fasilitas yang menjadi perhatian publik selama ini belum pernah mendapatkan perbaikan menyeluruh, meski hampir setiap hari digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan maupun agenda masyarakat.
Salah satu contoh yang disoroti adalah Gedung Auditorium Gubernuran yang selama ini menjadi lokasi rapat, pelantikan, kegiatan organisasi, hingga berbagai acara publik berskala besar. Kondisi gedung tersebut disebut mulai mengalami kebocoran dan kerusakan di sejumlah bagian sehingga dinilai perlu segera direhabilitasi.
"Ketika ada kerusakan yang berpotensi mengganggu aktivitas atau membahayakan pengguna, pemerintah tentu memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan," ujarnya.
Di tengah kritik yang muncul, Nolly menegaskan Pemprov Sumbar tetap memprioritaskan penanganan pascabencana yang saat ini menjadi perhatian utama masyarakat. Ia membantah anggapan bahwa pemerintah daerah tidak peka terhadap kondisi yang tengah dihadapi warga.
Menurutnya, Pemprov Sumbar telah mengalokasikan seluruh dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp2,6 triliun untuk mendukung mitigasi bencana, rehabilitasi pascabencana, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
"Kita telah mendapatkan alokasi TKD sebesar Rp2,6 triliun dan seluruhnya difokuskan untuk penanganan kebencanaan, rehabilitasi pascabencana, serta perbaikan infrastruktur," jelasnya.
Ia menambahkan, setiap penggunaan anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pemprov Sumbar juga menyambut positif tingginya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran daerah. Menurut Nolly, keterbukaan informasi melalui dashboard pembangunan Sumbar menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip transparansi.
"Justru kami senang masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran. Ini menunjukkan dashboard pembangunan yang kami buka bermanfaat dan menjadi bukti bahwa tidak ada yang ditutupi. Semua informasi disampaikan secara terbuka, transparan, dan bisa dipantau oleh siapa saja," tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa di tengah upaya percepatan pemulihan pascabencana, Pemprov Sumbar tetap berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan daerah, pelayanan publik, dan pemeliharaan aset pemerintah yang menjadi penunjang aktivitas masyarakat.
