 |
| paparan Executive Summary Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Level V Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 |
PADANG, politicnewss.id – Ancaman gempa bumi besar dan tsunami akibat aktivitas Megathrust Mentawai kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Di tengah tingginya risiko bencana yang mengintai wilayah ini, Pemprov Sumbar menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.
Pesan itu disampaikan Gubernur Sumbar yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi, saat menghadiri paparan Executive Summary Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Level V Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 di Auditorium Gubernuran, Kamis (11/6/2026).
Menurut Medi, posisi geografis Sumbar yang berada di kawasan cincin api dan berdekatan dengan zona subduksi Megathrust Mentawai menjadikan daerah ini salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia.
“Ancaman bencana di Sumatera Barat sangat kompleks. Kita memiliki potensi gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, hingga berbagai bencana hidrometeorologi lainnya. Karena itu kesiapsiagaan harus menjadi budaya bersama,” tegasnya.
Medi mengingatkan bahwa gempa besar yang mengguncang Sumbar pada 2009 menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapan menghadapi bencana. Ia menilai pengalaman tersebut tidak boleh dilupakan, mengingat ancaman serupa masih terus mengintai.
Bahkan, Sumbar disebut sebagai “laboratorium kebencanaan” karena memiliki sedikitnya 13 jenis potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Namun, menurutnya, fokus utama saat ini bukan sekadar memahami ancaman yang ada, melainkan memastikan seluruh elemen masyarakat siap menghadapi kondisi darurat.
“Pertanyaan yang harus kita jawab bersama bukan lagi apakah bencana akan terjadi, tetapi apakah kita sudah siap saat bencana itu datang,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Sumbar terus memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas aparatur dan relawan, mengembangkan nagari tangguh bencana, menyusun rencana kontingensi tsunami, hingga mengintegrasikan aspek mitigasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih membayangi. Keterbatasan infrastruktur evakuasi, rendahnya literasi kebencanaan di sebagian masyarakat, serta perlunya penguatan koordinasi antarinstansi menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
“Masih banyak hal yang perlu diperkuat, terutama infrastruktur pendukung dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Ini membutuhkan dukungan semua pihak karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Medi juga menyoroti pentingnya peran TNI dalam memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana. Menurutnya, TNI tidak hanya berperan saat tanggap darurat, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membangun budaya siaga melalui edukasi, pelatihan, dan simulasi kebencanaan.
Ia berharap hasil kajian yang lahir dari kegiatan KKDN Sesko TNI dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di masa mendatang.
“Kesiapsiagaan adalah investasi keselamatan. Semakin siap masyarakat menghadapi bencana, semakin kecil risiko korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Komandan Sesko TNI Marsekal Madya TNI Arif Widianto, unsur Forkopimda Sumbar, pejabat utama Sesko TNI, kepala OPD Pemprov Sumbar, serta para Perwira Siswa Dikreg Level V Sesko TNI Tahun Ajaran 2026.
