 |
| Gambar ilustrasi |
PADANG, politicnewss.id – Program Seragam Gratis yang digadang-gadang menjadi solusi untuk meringankan beban biaya pendidikan keluarga di Kota Padang kini justru memantik polemik. Di tengah semangat membantu masyarakat, para pedagang seragam dan pelaku usaha konveksi lokal mengaku menjadi pihak yang paling dirugikan.
Ratusan pedagang di Pasar Raya Padang menyuarakan kekecewaan setelah proyek pengadaan seragam sekolah tersebut diduga dimenangkan oleh perusahaan dari luar Provinsi Sumatera Barat. Mereka menilai, kebijakan itu membuat potensi perputaran ekonomi daerah mengalir ke luar wilayah, sementara pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
Ketua Asosiasi Pedagang Seragam Sekolah Kota Padang, Jasman Tanggo, mengatakan para pedagang sebenarnya mendukung penuh Program Seragam Gratis. Namun, menurutnya, pelaksanaan program semestinya juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
"Program ini sangat baik karena membantu masyarakat. Tetapi yang kami pertanyakan, mengapa pengerjaan proyek justru diberikan kepada vendor dari luar daerah. Informasi yang kami peroleh, pemenangnya berasal dari Aceh dan Medan," ujar Jasman saat ditemui di Pasar Raya Padang, Jumat (3/7/2026).
Menurut Jasman, Kota Padang memiliki banyak pelaku UMKM, konveksi, hingga penjahit yang telah berpengalaman memproduksi seragam sekolah dalam jumlah besar. Jika mereka dilibatkan, bukan hanya kebutuhan siswa yang terpenuhi, tetapi juga ribuan pekerja lokal dapat merasakan dampak ekonomi dari program tersebut.
Ia menilai, proyek dengan nilai anggaran besar seharusnya menjadi momentum memperkuat ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan menjaga perputaran uang tetap berada di Sumatera Barat. Sebaliknya, jika sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh perusahaan dari luar daerah, manfaat ekonomi yang diharapkan dikhawatirkan tidak akan dirasakan secara maksimal oleh masyarakat setempat.
Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan dari kalangan pedagang mengenai mekanisme pengadaan dan pertimbangan yang digunakan dalam menentukan pemenang proyek. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
"Kami tidak menolak Program Seragam Gratis. Kami justru mendukung karena sangat membantu orang tua murid. Yang kami perjuangkan adalah agar pemerintah juga berpihak kepada UMKM, penjahit, dan pedagang lokal. Jangan sampai masyarakat dibantu, tetapi pelaku usaha daerah justru kehilangan kesempatan," tegas Jasman.
Para pedagang kini mendesak agar pelaksanaan program-program pemerintah ke depan lebih mengedepankan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Menurut mereka, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari manfaat yang diterima masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menggerakkan ekonomi daerah dan menciptakan kesejahteraan bagi warganya.
