 |
| Gubernur Mahyeldi saat menerima Dewan Energi Nasional |
PADANG, politicnewss.id — Sumatera Barat mulai memperkuat langkah menuju pembangunan berbasis energi bersih. Pemerintah Provinsi Sumbar menyatakan siap menggarap lebih serius potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang selama ini tersebar di berbagai daerah.
Komitmen itu ditegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, ketika menerima kunjungan rombongan Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (28/8/2026).
Rombongan DEN dipimpin Anggota DEN Satya Widya Yudha. Audiensi tersebut tidak sekadar membahas potensi energi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kerja sama pusat dan daerah dalam menentukan arah kebijakan energi Sumbar ke depan.
Salah satu pembahasan utama adalah implementasi sekaligus revisi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Sumbar. Dokumen tersebut dinilai penting sebagai pijakan dalam menentukan kebutuhan, pengembangan, serta pemanfaatan energi di daerah.
Mahyeldi menyebut Sumbar memiliki modal besar untuk mengembangkan energi terbarukan. Potensinya tidak hanya berasal dari panas bumi, tetapi juga tenaga air, energi surya, panas permukaan laut hingga gelombang laut.
Menurutnya, kekayaan energi tersebut harus diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sumatera Barat memiliki potensi energi yang sangat besar. Ini harus kita optimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Mahyeldi.
Salah satu potensi yang mendapat perhatian khusus adalah energi panas bumi. Potensinya di Sumbar diperkirakan mencapai sekitar 2.000 megawatt.
Namun, besarnya potensi tersebut membutuhkan dukungan serius. Mulai dari pembangunan infrastruktur, kepastian regulasi dan kebijakan, hingga keterlibatan dunia usaha serta dukungan pemerintah pusat.
Mahyeldi juga menyinggung kawasan Teluk Tapang yang dinilai memiliki posisi strategis untuk dikembangkan, terutama dalam mendukung konektivitas dan pembangunan infrastruktur energi.
Pemprov Sumbar, kata dia, terus membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat agar potensi energi daerah tidak berhenti sebagai sumber daya, tetapi mampu memberikan nilai tambah.
“Kita ingin pembangunan energi di Sumatera Barat tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dorong Sumbar Jadi Green Province
Di sisi lain, Pemprov Sumbar tengah mendorong konsep Green Province sebagai bagian dari arah pembangunan daerah. Konsep tersebut menempatkan energi ramah lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian penting dalam pembangunan.
Mahyeldi mengatakan konsep Green Province tersebut sebelumnya telah dipresentasikan kepada Bappenas dan DEN. Pemerintah daerah ingin pembangunan energi berjalan beriringan dengan agenda strategis lainnya.
Menurutnya, pengembangan energi tidak boleh berdiri sendiri. Ketahanan energi harus terhubung dengan ketahanan pangan, penguatan ekonomi serta pengelolaan lingkungan.
“Penguatan energi harus berjalan seiring dengan ketahanan pangan dan sektor strategis lainnya. Ini bagian dari kontribusi Sumbar dalam memperkuat ketahanan nasional,” katanya.
DEN Dorong Penyempurnaan RUED Sumbar
Sementara itu, Anggota DEN Satya Widya Yudha menjelaskan, kedatangan pihaknya ke Sumbar merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan energi nasional.
Ia menyebut sejumlah regulasi menjadi landasan dalam agenda tersebut, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional serta Perpres Nomor 73 Tahun 2023.
Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian DEN adalah implementasi dan revisi RUED Sumbar.
Menurut Satya, pemerintah daerah perlu memiliki dokumen perencanaan energi yang mampu menggambarkan kebutuhan sekaligus arah pengembangan energi daerah secara jelas. DEN pun memberikan pendampingan agar RUED dapat digunakan secara optimal.
“Penugasan kita mengerjakan itu. Karena itu sudah ditunggu oleh Presiden,” kata Satya.
Tak hanya soal RUED, Satya juga mengungkapkan bahwa DEN tengah mengkaji berbagai agenda strategis nasional, termasuk kebijakan subsidi energi.
Subsidi untuk BBM, LPG dan listrik, menurutnya, perlu terus diarahkan agar semakin tepat sasaran. Namun, setiap perubahan kebijakan tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.
“Subsidi itu ada di beberapa komoditas, ada subsidi BBM, LPG dan listrik. Kuncinya ada di situ,” ujarnya.
Satya menegaskan, perubahan maupun penyesuaian harga energi harus dilakukan dengan perhitungan matang. Pemerintah tetap membutuhkan dukungan fiskal sebagai bantalan agar masyarakat tidak terbebani ketika terjadi perubahan harga energi di pasar.
Pertemuan Pemprov Sumbar dan DEN tersebut menjadi langkah penting dalam menyatukan arah kebijakan energi daerah dengan agenda nasional.
Sumbar kini tidak hanya dituntut mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri, tetapi juga didorong menjadikan potensi energi terbarukan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru yang tetap menjaga lingkungan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
