 |
| Rapat Koordinasi (Rakor) Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 |
PADANG, politicnewss.id — Perpustakaan di Sumatera Barat didorong untuk keluar dari paradigma lama sebagai tempat menyimpan dan membaca buku semata. Di era digital, perpustakaan harus hadir lebih dekat dengan masyarakat, menjadi ruang belajar, pusat kreativitas, sekaligus pintu masuk bagi peningkatan keterampilan dan kesejahteraan.
Semangat tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang, Sabtu (8/8/2026).
Mewakili Gubernur Sumatera Barat, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Medi Iswandi mengatakan, penguatan literasi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah, pengelola perpustakaan, dunia pendidikan, masyarakat, hingga para pegiat literasi.
Menurutnya, transformasi perpustakaan melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Perpustakaan harus mampu menjadi ruang yang membuka kesempatan. Masyarakat tidak hanya datang untuk membaca, tetapi juga mendapatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, mengembangkan kreativitas dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Medi.
Ia menyampaikan pesan Gubernur Sumbar agar seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun ekosistem literasi yang semakin adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Gubernur mengimbau seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, mengakselerasi inovasi digital, mengoptimalkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta terus meningkatkan status akreditasi perpustakaan,” katanya.
Medi juga mengingatkan bahwa akreditasi perpustakaan tidak seharusnya dipandang sebagai sekadar pemenuhan administrasi. Lebih dari itu, akreditasi menjadi salah satu tolok ukur untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan perpustakaan yang berkualitas.
“Akreditasi bukan hanya soal mendapatkan predikat, tetapi bagaimana memastikan tata kelola, fasilitas, sumber daya manusia dan pelayanan perpustakaan benar-benar semakin baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perpustakaan Nasional RI E. Aminudin Aziz melalui keynote speech bertajuk “Strategi dan Kebijakan Perpusnas RI dalam Meningkatkan Budaya Gemar Membaca, IPLM, dan TKM di Indonesia”, menyoroti pentingnya konsistensi dalam membangun budaya literasi.
Aminudin mengapresiasi kuatnya tradisi intelektual dan literasi yang telah lama tumbuh di Sumatera Barat. Namun, menurutnya, capaian tersebut harus terus dikembangkan melalui kebijakan yang terukur dan kolaborasi lintas sektor.
Ia menyebut Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Sumatera Barat tahun 2025 telah berada di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 54,8 dan masuk kategori rendah. Meski demikian, capaian tersebut tidak boleh membuat daerah berhenti melakukan pembenahan.
“Pertanyaannya sekarang, apakah urusan literasi sudah menjadi program bersama yang dikerjakan secara bersama-sama? Urusan literasi adalah pekerjaan bersama yang dikerjakan bersama, maka harus menjadi tanggung jawab bersama. Ini kata kuncinya,” ujar Aminudin.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan literasi tidak cukup hanya mengandalkan perpustakaan. Sekolah, keluarga, pemerintah daerah, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha hingga masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan membaca dan budaya belajar.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar Jumadi mengatakan, Rakor Perpustakaan 2026 menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh pengelola perpustakaan di Sumatera Barat.
“Rakor ini bukan sekadar forum pertemuan, tetapi menjadi ruang untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan menyusun langkah bersama agar program perpustakaan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Jumadi.
Ia menambahkan, penyelarasan program antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting agar berbagai kebijakan literasi dapat diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama Pustakawan Madya Perpustakaan Nasional RI. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi perencanaan serta penyelarasan program, kegiatan dan anggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Forum tersebut juga menjadi ruang bertukar pengalaman antar-pengelola perpustakaan kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Berbagai tantangan, inovasi, hingga strategi memperluas akses layanan perpustakaan dibahas secara terbuka.
Rakor diikuti jajaran Dinas Perpustakaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, serta para pegiat literasi dari seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi dialog dan tanya jawab. Berbagai gagasan bermunculan, menunjukkan bahwa gerakan literasi di Sumatera Barat tidak hanya bertumpu pada keberadaan gedung perpustakaan, tetapi mulai bergerak menjadi gerakan bersama.
Melalui Rakor Perpustakaan 2026, Sumbar menegaskan kembali bahwa masa depan literasi bukan hanya tentang seberapa banyak buku yang tersedia, tetapi seberapa jauh pengetahuan yang diperoleh masyarakat mampu membuka peluang, melahirkan kreativitas dan mengubah kehidupan menjadi lebih baik.
