 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi |
PADANG, politicnewss.id — Upaya memperkuat budaya integritas di lingkungan pemerintahan Sumatera Barat terus didorong. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengukuhkan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Sumbar, Selasa (8/9/2026), sekaligus membuka Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi dan Gratifikasi bagi kepala OPD dan ASN Pemprov Sumbar.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sumbar tersebut menjadi bagian dari rangkaian Pemberdayaan Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Sumbar yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada 7-10 September 2026.
Mahyeldi mengatakan, membangun pemerintahan yang bersih tidak bisa hanya dilakukan ketika persoalan korupsi sudah terjadi. Pencegahan harus menjadi bagian dari keseharian birokrasi, mulai dari cara mengambil keputusan hingga menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut tata kelola, integritas, budaya organisasi, kepemimpinan dan perilaku. Karena itu, pencegahan harus menjadi bagian dari setiap proses penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, nilai-nilai antikorupsi harus terlihat dalam berbagai aktivitas pemerintahan. Mulai dari penyusunan perencanaan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, keuangan daerah, pelayanan publik hingga manajemen sumber daya manusia.
Ia meminta pimpinan perangkat daerah tidak sekadar menyampaikan komitmen mengenai integritas, tetapi memastikan nilai tersebut benar-benar diterapkan oleh seluruh jajaran.
“Kegiatan ini jangan berhenti sebagai pemahaman dan komitmen di dalam ruangan. Saya meminta setiap pimpinan perangkat daerah memastikan nilai integritas diterapkan dalam proses kerja sehari-hari,” tegasnya.
Mahyeldi menilai keberadaan Forum PAKSI memiliki arti penting karena penyuluh antikorupsi dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menanamkan kesadaran tentang integritas.
Para penyuluh, katanya, tidak cukup hanya menyampaikan sosialisasi mengenai bahaya korupsi. Mereka juga dituntut menjadi teladan, pendidik, komunikator sekaligus penggerak yang mampu membawa pesan antikorupsi ke berbagai lingkungan.
“Forum PAKSI Sumatera Barat harus hadir di tengah masyarakat, lingkungan pendidikan, tempat kerja, komunitas maupun ruang pelayanan publik. Gerakan antikorupsi harus terus ditanamkan dan dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.
Gubernur juga berharap Forum PAKSI dapat memperluas jejaring dengan berbagai pihak. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, perguruan tinggi, sekolah, organisasi kemasyarakatan, media, dunia usaha hingga komunitas masyarakat dinilai penting agar gerakan antikorupsi tidak berjalan sendiri.
Selain membangun kesadaran, Mahyeldi mendorong agar upaya pencegahan diwujudkan melalui langkah yang lebih konkret. Di antaranya memperkuat pengendalian internal, pengelolaan risiko, pencegahan konflik kepentingan serta penataan mekanisme gratifikasi di lingkungan pemerintahan.
“Keberhasilan gerakan antikorupsi tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan. Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap perubahan perilaku, perbaikan tata kelola, tertutupnya celah penyimpangan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI Yonathan Demme Tangdilintin yang mengikuti kegiatan secara daring menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sumbar dalam pengembangan penyuluh antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (API).
Yonathan mengungkapkan, berdasarkan data KPK per 7 September 2026, terdapat 1.820 orang yang ditangani dalam perkara korupsi berdasarkan instansi. Sebanyak 920 orang atau sekitar 50,54 persen di antaranya berasal dari lingkungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK bertumpu pada tiga pendekatan utama atau “Trisula Pemberantasan Korupsi”, yakni pendidikan, pencegahan dan penindakan.
Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan kesadaran antikorupsi. Pencegahan dilakukan dengan memperkuat sistem agar celah terjadinya korupsi semakin sempit. Sementara penindakan menjadi bagian penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.
“Untuk membangun budaya integritas dan budaya antikorupsi, KPK perlu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah yang menjadi garda terdepan dalam menjangkau masyarakat,” ujar Yonathan.
Menurutnya, penyuluh antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas memiliki peran sebagai mitra pemerintah dalam membangun kesadaran sekaligus memperkuat sistem pencegahan.
Peran tersebut bukan untuk mencari-cari atau memata-matai dugaan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, keberadaan mereka diarahkan untuk membantu menciptakan lingkungan yang memiliki kesadaran integritas serta sistem yang mampu mencegah penyimpangan sejak awal.
Yonathan juga menekankan pentingnya memastikan seluruh proses tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan. Hal itu termasuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pengelolaan anggaran, termasuk usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian penting untuk mencegah konflik kepentingan. Setiap usulan kegiatan harus ditempatkan dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku serta berorientasi pada kepentingan publik.
“Pencegahan pada dasarnya bagaimana kita menutup ruang terjadinya penyimpangan sejak awal. Kalau sistemnya kuat, maka proses penganggaran, pengadaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Saat ini, Sumatera Barat memiliki 63 penyuluh antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas. Mereka menjadi bagian dari sekitar 5.500 penyuluh dan tenaga terkait yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Para penyuluh tersebut berasal dari beragam latar belakang, mulai dari guru, ASN instansi vertikal, ASN pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hingga masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap gerakan antikorupsi.
Yonathan berharap pengukuhan Forum PAKSI Sumbar menjadi momentum untuk memperkuat peran para penyuluh agar bekerja lebih terarah, terstruktur dan berkelanjutan.
Forum tersebut juga didorong membangun jaringan yang lebih luas dengan pelajar, mahasiswa, pemuda, ASN, pelaku usaha serta lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
“Semoga semakin berkarya, semakin berdampak dan programnya terus berkelanjutan. Harapan kita, para penyuluh antikorupsi dapat ikut mewujudkan Sumatera Barat yang bebas dari korupsi dan tentunya antikorupsi,” katanya.
Pengukuhan Forum PAKSI Sumbar tersebut turut dirangkaikan dengan Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi dan Gratifikasi bagi ASN Pemprov Sumbar serta Sosialisasi Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas bagi Forum PAKSI APIP Sumbar dan Pemprov Sumbar.
