 |
| Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, di hadapan para guru PPPK Jenjang SMA, SMK dan SLB dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Tahun 2026 |
PADANG, politicnewss.id — Status guru PPPK bukan garis akhir. Justru setelah resmi menjadi bagian dari aparatur pemerintah, tuntutan untuk menunjukkan kualitas, profesionalisme dan tanggung jawab semakin besar.
Pesan tegas itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, di hadapan para guru PPPK Jenjang SMA, SMK dan SLB dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Tahun 2026, Rabu (16/9/2026).
Muhidi mengingatkan, menjadi guru di era digital tidak cukup hanya datang ke sekolah, berdiri di depan kelas, menyampaikan materi, kemudian menyelesaikan tugas mengajar.
Guru harus bergerak lebih jauh.
Mereka dituntut mampu mengikuti perubahan teknologi, memperbarui metode pembelajaran, memahami karakter peserta didik, sekaligus menjadi teladan dalam membangun karakter generasi muda.
“Jangan sampai status sebagai guru PPPK hanya berhenti pada perubahan status kepegawaian. Ada tanggung jawab besar yang harus dijalankan,” tegas Muhidi.
Menurutnya, dunia pendidikan sedang menghadapi perubahan yang sangat cepat. Anak-anak saat ini hidup dalam lingkungan yang dipenuhi teknologi dan informasi. Jika pola mengajar tidak ikut berkembang, pembelajaran berpotensi kehilangan relevansi dengan kebutuhan peserta didik.
Karena itu, Muhidi mendorong guru PPPK tidak cepat merasa cukup dengan kemampuan yang dimiliki. Guru harus terus belajar, berinovasi dan berani mengubah pola pembelajaran agar lebih menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
Penguasaan teknologi juga menjadi salah satu tuntutan yang tidak bisa dihindari. Muhidi mendorong guru memanfaatkan teknologi sebagai instrumen untuk memperkuat proses belajar, bukan sekadar mengikuti tren.
Namun, ia mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi tidak boleh membuat fungsi guru sebagai pendidik menjadi kehilangan arah.
Sebab, pendidikan bukan hanya persoalan mengejar nilai, kelulusan atau keterampilan kerja.
Ada karakter yang harus dibentuk.
Ada etika yang harus ditanamkan.
Ada tanggung jawab yang harus dibangun.
“Sekolah jangan hanya melahirkan anak-anak yang pintar, tetapi juga generasi yang memiliki karakter, integritas dan tanggung jawab,” ujarnya.
Muhidi menilai guru memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas generasi Sumatera Barat ke depan. Karena itu, peningkatan kompetensi tidak boleh dipandang sebagai kegiatan formalitas semata.
Bimtek, katanya, harus menghasilkan perubahan nyata ketika guru kembali ke sekolah masing-masing.
Pengetahuan baru harus diterapkan. Metode baru harus diuji. Teknologi harus dimanfaatkan. Dan yang paling penting, peserta didik harus merasakan dampaknya.
“Jangan sampai selesai Bimtek, selesai pula ilmunya. Apa yang didapat harus dibawa ke sekolah dan diterapkan dalam proses pembelajaran,” pesan Muhidi.
Ia menegaskan DPRD Provinsi Sumatera Barat akan terus memberikan perhatian terhadap peningkatan kompetensi, perlindungan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Namun di sisi lain, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas dan tanggung jawab para guru.
Muhidi berharap guru PPPK mampu menjadi kekuatan baru bagi dunia pendidikan Sumatera Barat. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, tetapi benar-benar menjadi penggerak perubahan di sekolah.
Sebab, tantangan pendidikan hari ini bukan hanya bagaimana membuat siswa pintar menjawab soal.
Tantangannya adalah bagaimana menyiapkan generasi Sumatera Barat yang mampu berpikir, berkarakter, menguasai keterampilan, beradaptasi dengan teknologi dan siap menghadapi perubahan dunia.
