![]() |
| Anggota DPRD Sumbar Ali Muda saat sosialisasi perda |
PASAMAN, politicnewss.id – Upaya memperkuat ketahanan pangan daerah terus mendapat perhatian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda. Melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, ia mengajak masyarakat memahami pentingnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan mendasar yang harus dijaga bersama.
Kegiatan sosialisasi berlangsung di Jorong Sungai Manis, Nagari Taruang-Taruang Selatan, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Minggu (8/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami bagaimana cadangan pangan berperan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok, terutama ketika menghadapi situasi yang tidak menentu.
Ali Muda menegaskan, cadangan pangan merupakan salah satu langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekurangan pangan akibat bencana, kondisi darurat, terganggunya distribusi maupun kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Cadangan pangan memiliki peran penting dalam memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kita tidak hanya berbicara tentang persediaan makanan, tetapi juga bagaimana memastikan pangan tersedia dan dapat diakses masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat,” ujar Ali Muda.
Menurutnya, keberadaan Perda Nomor 9 Tahun 2019 menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem penyelenggaraan cadangan pangan. Upaya tersebut membutuhkan dukungan seluruh elemen, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, nagari hingga masyarakat.
Ia menilai, ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi juga perlu dibangun melalui kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketersediaan pangan di lingkungan masing-masing.
Dalam pemaparan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, dijelaskan bahwa cadangan pangan merupakan persediaan bahan pangan pokok yang disimpan pemerintah maupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan dapat dimanfaatkan secara cepat ketika diperlukan.
Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga, sekaligus mengantisipasi kekurangan pasokan, kerawanan pangan, keadaan darurat serta bencana.
Sejumlah komoditas pangan pokok yang menjadi bagian dari cadangan pangan pemerintah di antaranya beras dan jagung. Dalam pengelolaannya, pemerintah juga melibatkan badan usaha milik negara di bidang pangan, seperti Perum Bulog dan ID FOOD, sesuai penugasan yang diberikan.
Penetapan jumlah dan besaran cadangan pangan pemerintah dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memastikan ketersediaan stok pangan tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain pemerintah pusat, pengembangan cadangan pangan juga dilakukan di tingkat daerah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga desa, serta melalui penguatan cadangan pangan masyarakat.
Melalui sosialisasi tersebut, Ali Muda berharap pemahaman masyarakat terhadap pentingnya cadangan pangan semakin meningkat. Ia mendorong agar kebijakan ketahanan pangan tidak hanya dipahami sebagai program pemerintah, tetapi juga menjadi kesadaran bersama dalam kehidupan masyarakat.
Dengan pengelolaan cadangan pangan yang baik dan dukungan seluruh elemen, ketahanan pangan daerah diharapkan semakin kuat. Ketersediaan pangan yang terjaga menjadi salah satu fondasi penting dalam melindungi masyarakat serta menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.
