Iklan

Sampah Bisa Jadi Sumber Ekonomi, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan Sejak dari Rumah

Minggu, 08 November 2026, 7:26:00 PM WIB Last Updated 2026-11-08T12:26:59Z

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020

PADANG, politicnewss.id – Persoalan sampah bukan sekadar urusan kebersihan, tetapi juga menyangkut kelestarian lingkungan dan peluang ekonomi masyarakat. Jika dikelola dengan baik, sampah yang selama ini dianggap tidak berguna justru bisa diolah menjadi produk bernilai jual.


Pesan tersebut menjadi salah satu perhatian Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Minggu (8/11/2026).


Muhidi menilai, kesadaran menjaga lingkungan harus dimulai dari kebiasaan sederhana di tengah masyarakat, termasuk bagaimana memperlakukan sampah rumah tangga. Menurutnya, persoalan sampah tidak akan selesai jika hanya mengandalkan pemerintah tanpa keterlibatan warga.


Ia mendorong masyarakat mulai melihat sampah dari sudut pandang berbeda. Bukan hanya sesuatu yang harus dibuang, tetapi juga memiliki potensi untuk diolah menjadi barang yang bermanfaat dan menghasilkan pendapatan.


"Sampah itu bisa diolah menjadi barang jadi. Kalau dikelola dengan baik, jumlah sampah yang banyak justru bisa menjadi peluang ekonomi masyarakat. Bahkan, untuk pengolahannya juga tersedia pelatihan," ungkap Muhidi.


Ia mengatakan, sosialisasi perda tersebut menjadi langkah penting agar masyarakat memahami bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, tokoh masyarakat sengaja dilibatkan untuk menyampaikan kembali pesan-pesan pelestarian lingkungan kepada warga.


Muhidi juga mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan sebelum membangun rumah, membuka usaha, maupun mengelola lahan pertanian. Pembangunan yang tidak memperhitungkan kondisi alam berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan hingga bencana.


"Kalau pembangunan tidak berdasarkan perencanaan lingkungan, tentu akan ada dampaknya. Sebaliknya, jika dilakukan sesuai perencanaan, risiko kerusakan lingkungan bisa dikurangi," katanya.


Ia turut menyoroti persoalan alih fungsi lahan dan aktivitas penggalian tanah yang tidak terkendali di sejumlah daerah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor, terutama ketika hujan turun.


Menurutnya, aturan lingkungan dibuat bukan untuk membatasi masyarakat, melainkan memberikan perlindungan agar kehidupan warga lebih aman dan terhindar dari ancaman bencana.


Muhidi mencontohkan, di Kota Padang sudah terdapat aturan yang memberikan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Ketentuan tersebut diharapkan membangun kedisiplinan sekaligus menumbuhkan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.


Sementara itu, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Desrizal, menjelaskan bahwa lingkungan yang sehat dapat dilihat dari kualitas udara, kebersihan air, kondisi laut, serta terjaganya kawasan hijau.


Ia menyebutkan, berbagai persoalan lingkungan saat ini membutuhkan perhatian serius, mulai dari perubahan fungsi lahan, pengelolaan sampah, hingga menurunnya keanekaragaman hayati.


Menurut Desrizal, perubahan lahan pertanian menjadi kawasan permukiman perlu dikendalikan. Pemerintah telah menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar lahan strategis tidak mudah dialihfungsikan.


"Perlindungan lahan pertanian ini penting untuk menjaga ketersediaan air sekaligus ketahanan pangan. Begitu juga dengan pengelolaan sampah dan pelestarian keanekaragaman hayati yang harus menjadi perhatian bersama," jelasnya.


Ia menegaskan, upaya menjaga lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi maupun DPRD. Dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat harus ikut mengambil bagian.


"Peran ninik mamak, alim ulama, akademisi, serta bundo kanduang dinilai sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan di sekitarnya," ujarnya.


Desrizal berharap, melalui pemahaman bersama terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2020, masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga kualitas air, ketersediaan pangan, mengendalikan sampah, serta mempertahankan kawasan hijau.


Pada akhirnya, lingkungan yang bersih dan sehat tidak cukup diwujudkan melalui aturan di atas kertas. Perubahan harus dimulai dari tindakan nyata, dari rumah sendiri, dari cara mengelola sampah, hingga kepedulian menjaga alam agar tetap lestari untuk generasi mendatang.

Komentar

Tampilkan

  • Sampah Bisa Jadi Sumber Ekonomi, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan Sejak dari Rumah
  • 0

Terkini