PADANG, politicnewss.id — DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kebijakan pergeseran anggaran, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, MM, menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor, Kamis (8/1/2026).
“DPRD Sumbar siap mendukung langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat apabila pengajuan anggaran perubahan dilakukan secara tepat dan sesuai mekanisme,” tegas Muhidi.
Ia menekankan, dukungan DPRD sangat penting agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan secara efektif, terarah, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian penanganan dan kembali beraktivitas normal.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar diperkirakan mencapai Rp22,7 triliun.
Sementara itu, berdasarkan data sementara, total perkiraan kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumatera Barat mencapai Rp31,686 triliun.
Adapun rincian kerusakan meliputi sektor perumahan sebesar Rp1,7 triliun, sektor pelayanan Rp978 miliar, sektor ekonomi Rp2,2 triliun, sektor sarana dan prasarana Rp26,676 triliun, serta sektor peternakan mencapai Rp64,5 miliar.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD diharapkan dapat terus bersinergi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat segera direalisasikan demi mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di daerah terdampak.