PADANG, politicnewss.id — Komitmen pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat (Sumbar) kian menguat. DPRD Provinsi Sumbar menyatakan kesiapan untuk menggeser anggaran demi mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan langkah awal paling krusial adalah pendataan yang akurat sebagai dasar perencanaan pemulihan. Secara kelembagaan, DPRD Sumbar siap memberikan dukungan penuh, termasuk melalui pergeseran anggaran sesuai kebutuhan di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait percepatan pemulihan pascabencana, Senin malam (5/1), di Istana Gubernur Sumbar.
Menurut Muhidi, pemerintah daerah perlu menetapkan skala prioritas penanganan, mulai dari pembangunan hunian sementara (huntara) hingga hunian tetap (huntap). Ia menekankan pentingnya perencanaan matang, terutama dalam pemilihan lokasi hunian yang aman dan berada di luar zona rawan bencana.
“Hunian yang dibangun harus benar-benar layak dan aman. Jangan sampai masyarakat kembali ditempatkan di kawasan berisiko tinggi,” ujar Muhidi.
Tak hanya soal tempat tinggal, Muhidi juga mengingatkan agar lokasi hunian mempertimbangkan akses ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemulihan tidak boleh memutus mata pencaharian warga terdampak.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan bekerja hanya karena lokasi hunian terlalu jauh dari pusat aktivitas ekonomi,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD Sumbar mendorong adanya stimulasi ekonomi bagi masyarakat terdampak, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Warga dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan padat karya selama masa pemulihan, sehingga tetap memperoleh penghasilan.
“DPRD Sumbar mendukung penuh langkah pemerintah daerah, mulai dari pendataan, perencanaan, hingga pelaksanaan. Kami siap mendukung melalui pergeseran anggaran dan pengawasan,” tutup Muhidi.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi tingginya komitmen seluruh unsur Forkopimda, bupati dan wali kota, serta kementerian dan lembaga terkait dalam mempercepat penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Sumbar.
Meski undangan FGD disampaikan dalam waktu singkat, tingkat kehadiran peserta dinilai sangat tinggi, baik secara langsung maupun daring. Hal ini, menurut Mahyeldi, menjadi bukti kuatnya semangat kolaborasi lintas sektor.
“Ini menunjukkan keseriusan dan komitmen bersama dalam mempercepat penanganan pascabencana di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
FGD tersebut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar, Forkopimda kabupaten/kota, serta perwakilan berbagai instansi dan kementerian terkait, seperti Pengadilan Tinggi, BMKG, PLN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya bidang air minum, Bappenas, hingga UPT di bawah Kementerian PUPR dan Kementerian Perumahan dan Permukiman.