 |
| Ketua DPRD Sumbar Muhidi |
PADANG, politicnewss.id – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan pentingnya penyusunan kebutuhan pascabencana secara matang dan terukur oleh pemerintah daerah yang terdampak bencana. Langkah ini dinilai krusial agar rencana pemulihan dapat disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota.
Penegasan tersebut disampaikan Muhidi saat melakukan kunjungan kerja sekaligus menyerahkan bantuan seragam batik secara simbolis di SMA Negeri 9 Padang, Selasa (6/1/2026).
Menurut Muhidi, Data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) memiliki peran strategis sebagai landasan utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Data yang akurat sangat menentukan arah kebijakan, termasuk besaran anggaran yang akan dialokasikan. Tanpa data yang tepat, kebijakan pemulihan tidak akan maksimal,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Muhidi juga mendorong pihak SMA Negeri 9 Padang untuk segera melakukan pendataan dan melaporkan kerusakan fasilitas serta peralatan sekolah akibat banjir bandang yang terjadi pada 27 November 2025 lalu.
“Kerusakan yang terjadi harus segera dilaporkan. Ini penting sebagai dasar kebijakan dan penentuan anggaran perbaikan,” ujarnya.
Muhidi menambahkan, pada 8–9 Januari 2026, daerah-daerah terdampak bencana akan memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tahap ini dinilai sangat menentukan arah pembangunan daerah, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
"Ketepatan data serta perencanaan yang matang menjadi kunci agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan, sekaligus meminimalkan risiko permasalahan di kemudian hari," ujarnya.