 |
| Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, meresmikan hunian sementara |
AGAM, politicnewss.id — Pemerintah pusat dan daerah terus mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Barat. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, meresmikan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sabtu (24/1/2026).
Peresmian huntara tersebut menjadi agenda utama kunjungan kerja Menko PMK ke Sumbar, sekaligus peninjauan langsung progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah daerah terdampak. Selain Agam, kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Baca Juga : Menteri Kebudayaan Resmikan Museum Mohammad Syafe’i INS Kayu Tanam
Baca Juga : 209 Unit Huntap Dibangun di Balai Gadang, Dinyatakan Aman dari Banjir dan Tsunami
Sebelum peresmian, Menko PMK bersama rombongan mengikuti paparan perkembangan penanganan bencana di Sumbar yang digelar di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam. Pertemuan itu dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Bupati Agam Benny Warlis, Wakil Kepala BPS RI Dr. Soni Hari Budi Utomo Harmadi, jajaran Deputi Kemenko PMK, unsur TNI-Polri, serta kepala daerah dan Forkopimda se-Sumatera Barat.
Dalam paparannya, Pratikno mengungkapkan Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di tiga provinsi di Sumatera. Satgas tersebut bertugas mengoordinasikan kebijakan hingga pengawasan pemulihan pascabencana.
“Presiden menekankan bahwa pemulihan tidak sekadar membangun kembali, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman. Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi harus berbasis data yang akurat, termasuk data geospasial dan by name by address, agar pembangunan tidak kembali dilakukan di kawasan rawan bencana,” tegas Pratikno.
Ia menjelaskan, pendataan kerusakan dan kebutuhan pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pendampingan BNPB, diverifikasi oleh BPS, serta didukung BRIN dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memastikan penanganan darurat di Sumbar terus berjalan. Sejumlah jembatan darurat seperti jembatan Bailey dan Aramco hampir rampung, didukung pengerahan ratusan alat berat dari pemerintah pusat.
“Logistik masih aman. Distribusi bantuan kini dilakukan melalui jalur darat setelah posko logistik di Bandara Internasional Minangkabau ditutup. Layanan dasar seperti listrik, komunikasi, air bersih, kesehatan, BBM dan LPG hampir pulih sepenuhnya,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Mahyeldi mengungkapkan total estimasi kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp33 triliun, dengan dampak di 15 kabupaten dan kota. Daerah dengan kerusakan terparah meliputi Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman.
“Total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan mencapai Rp21,4 triliun, mencakup sektor infrastruktur, permukiman, sosial, pendidikan, ekonomi, pertanian, perkebunan, serta pengurangan risiko bencana,” jelas Mahyeldi.
Baca Juga : Atasi Krisis Air, Pemko Padang Segera Alirkan Air ke Irigasi Gunung Nago
Baca Juga : Isra Mikraj 1447 H, Gubernur Mahyeldi: ASN Sumbar Jadikan Pekerjaan sebagai Ibadah
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan sabo dam dan cek dam, khususnya di Agam dan Tanah Datar, sebagai upaya mitigasi ancaman banjir dan lahar dingin. Mahyeldi berharap pendanaan dapat sepenuhnya bersumber dari APBN serta penyaluran Dana Transfer ke Daerah dapat dipercepat.
Peresmian hunian sementara ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Sumatera Barat yang lebih tangguh terhadap bencana.