 |
| Sekdaprov Sumbar saat meninjau bangunan liar di Lembah Anai |
TANAH DATAR, politicnewss.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penataan kawasan Lembah Anai pascabencana banjir hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025 lalu. Langkah tegas ini ditegaskan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, saat meninjau lokasi terdampak, Senin (16/2/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Arry menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan lain.
“Kita meninjau langsung lokasi terdampak banjir hidrometeorologi. Ini merupakan tindak lanjut dari beberapa kali rapat dan kesepakatan bersama para pihak,” tegasnya.
Baca Juga : Menteri PU Perintahkan Jalur Lembah Anai Dibuka 24 Jam Selama Lebaran
Berdasarkan berita acara tertanggal 22 Juli 2025, kawasan yang masuk kategori rawan bencana telah disepakati untuk dikosongkan. Namun, bencana yang benar-benar terjadi di penghujung tahun lalu menjadi bukti nyata bahwa risiko di kawasan tersebut bukan sekadar potensi di atas kertas.
“Faktanya, bencana benar-benar terjadi dan sebagian bangunan di kawasan ini terdampak. Ini menjadi pengingat bahwa aspek keselamatan tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Sebagai kawasan Taman Wisata Alam yang berada di jalur strategis penghubung Kota Padang dan Bukittinggi, Lembah Anai memiliki mobilitas tinggi, terlebih menjelang arus mudik dan libur Lebaran. Pemerintah khawatir peningkatan volume kendaraan justru menambah risiko apabila penataan tidak segera dituntaskan.
Arry menekankan bahwa kesepakatan lintas instansi yang telah dibuat tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata. Seluruh tahapan, mulai dari pengosongan kawasan rawan hingga penertiban sesuai regulasi, harus dilaksanakan secara konsisten dan terkoordinasi.
Baca Juga : Wagub Vasko Dampingi Menteri PU Tinjau Kerusakan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar
Pemprov Sumbar dalam waktu dekat akan menggelar rapat konsolidasi bersama seluruh pihak terkait guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai komitmen. Pemerintah berharap penataan kawasan dapat segera diselesaikan agar Lembah Anai menjadi kawasan yang lebih tertib, aman, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang melintas maupun beraktivitas di sekitarnya.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan masyarakat. Ini bukan sekadar penataan, tetapi upaya melindungi nyawa,” pungkasnya.
