 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi saat rakor di Lima Puluh Kota |
LIMA PULUH KOTA, politicnewss.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mematangkan arah pembangunan tahun 2026 melalui rapat koordinasi sinkronisasi yang digelar di rumah dinas Bupati Lima Puluh Kota, Selasa (24/2/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Gubernur Mahyeldi Ansharullah ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Yang kita lakukan hari ini adalah berdiskusi dan menyinkronkan kegiatan pembangunan, baik perencanaan maupun pelaksanaannya, antara provinsi dan Kabupaten Lima Puluh Kota,” tegas Mahyeldi.
Sejumlah isu krusial mengemuka dalam pertemuan tersebut. Salah satunya persoalan konektivitas dan kemacetan di kawasan Kelok 9 yang kerap terjadi saat puncak arus mudik Lebaran. Selain itu, penurunan harga komoditas unggulan seperti gambir turut menjadi perhatian serius.
Tak hanya sektor infrastruktur dan pertanian, pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi di Lembah Harau juga masuk dalam agenda pembahasan. Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi daerah jika dikelola secara terintegrasi.
Menghadapi tantangan ekonomi, Mahyeldi menekankan pentingnya hilirisasi agroindustri, khususnya komoditas gambir. Menurutnya, gambir tidak boleh lagi hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi harus diolah menjadi produk turunan bernilai tambah tinggi seperti katekin.
“Hilirisasi ini sejalan dengan visi nasional. Kita dorong agar gambir diolah sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi petani dan daerah,” ujarnya.
Mahyeldi juga mengingatkan pentingnya soliditas kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta peran Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah agar bergerak dalam satu visi pembangunan.
Sementara itu, Bupati Safni menyampaikan apresiasi atas kesediaan Gubernur hadir langsung untuk berkoordinasi. Ia menyebut rakor tersebut telah direncanakan hampir satu tahun.
“Alhamdulillah, Pak Gubernur memberi kesempatan. Sebagai pimpinan daerah yang baru, kami tentu membutuhkan arahan dan bimbingan,” ujar Safni.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak bisa berdiri sendiri. Menurutnya, kabupaten tidak akan sukses tanpa dukungan nagari dan desa, begitu pula provinsi tidak akan kuat tanpa sinergi kabupaten/kota.
Baca Juga : Sumbar Didorong Jadi Daerah Percontohan Nasional Penanganan Bencana
Baca Juga : Tak Ingin Masjid Sepi Jamaah, Evi Yandri Usulkan WiFi dan Serahkan Bantuan Rp50 Juta
Safni juga menyoroti persoalan akurasi data, khususnya di sektor pertanian. Perbedaan data antara nagari dan penyuluh seringkali memicu ketimpangan dalam pengambilan kebijakan.
“Kalau komunikasi nyambung dari nagari ke kabupaten, insyaallah perbedaan data dan ketimpangan bisa kita hindari,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk menyatukan arah kebijakan dan mempercepat pembangunan 2026, sekaligus memastikan potensi daerah seperti pertanian dan pariwisata benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Lima Puluh Kota dan Sumatera Barat secara keseluruhan.
