 |
| Ketua DPRD Sumbar saat menggelar reses bersama Bundo Kanduang |
PADANG, politicnewss.id — Agenda reses Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, berubah menjadi forum aspirasi besar-besaran. Sebanyak 160 Bundo Kanduang Kota Padang menyampaikan langsung berbagai tuntutan kelembagaan dalam reses perseorangan masa sidang II Tahun 2025/2026 yang digelar di aula rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, Rabu (4/2/2026).
Dalam suasana dialogis dan terbuka, para Bundo Kanduang menyuarakan persoalan strategis yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari penguatan peran perempuan adat, pelestarian nilai budaya Minangkabau, hingga pendidikan karakter generasi muda dan persoalan sosial di kawasan perkotaan.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
“Aspirasi Bundo Kanduang memiliki nilai strategis karena mereka adalah penjaga adat dan nilai budaya Minangkabau. DPRD akan memperjuangkan setiap masukan sesuai kewenangan yang dimiliki,” tegas Muhidi.
Ia juga menekankan peran sentral Bundo Kanduang dalam memperkuat ketahanan keluarga dan membentuk karakter generasi muda agar tetap berpegang pada nilai adat di tengah derasnya arus modernisasi.
Sementara itu, Ketua Bundo Kanduang Kota Padang memanfaatkan momentum reses tersebut untuk menyoroti persoalan kelembagaan organisasi. Ia menilai, Bundo Kanduang membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah dan DPRD agar dapat menjalankan peran strategis secara optimal.
Salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah dukungan pendanaan operasional berkelanjutan, baik melalui dana hibah maupun alokasi anggaran rutin, guna menunjang kegiatan pembinaan adat, sosial, serta pendidikan karakter di tengah masyarakat.
Selain itu, kebutuhan sarana organisasi, khususnya pengadaan seragam anggota, turut menjadi sorotan. Menurutnya, belum seluruh anggota Bundo Kanduang memperoleh fasilitas tersebut secara merata, padahal seragam mencerminkan identitas, kekompakan, dan marwah organisasi adat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bundo Kanduang Kota Padang, Fauziah Zaini, menekankan pentingnya legalitas dan pengakuan resmi kepengurusan Bundo Kanduang dari tingkat kelurahan hingga kota.
Menurutnya, pengakuan tersebut akan memperkuat posisi Bundo Kanduang sebagai wadah utama pelestarian adat Minangkabau sekaligus mencegah tumpang tindih dengan organisasi sejenis.
Ia juga menyampaikan kebutuhan akan fasilitas sekretariat yang representatif sebagai pusat koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan program kerja secara berkelanjutan.
Lebih jauh, Fauziah Zaini meminta pemerintah provinsi terus melibatkan Bundo Kanduang dalam menjaga dan melestarikan nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Ia menilai, tanpa penguatan lembaga adat, arus modernisasi berpotensi menggerus nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau.
Baca Juga : Reses di Masjid Darussalam, Irsyad Safar Diserbu Aspirasi Warga Padang Tiakar Hilir
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhidi menyatakan menerima seluruh masukan dan berkomitmen mengawal serta memperjuangkannya melalui kebijakan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Reses perseorangan itu berlangsung kondusif dan penuh dialog, dengan para peserta aktif menyampaikan usulan secara langsung sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan Sumatera Barat ke depan.
