 |
| Anggota DPRD Sumbar Endarmi saat reses |
PADANG PARIAMAN, politicnewss.id — Ribuan kepala keluarga (KK) di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluh Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, hingga kini masih terisolasi akibat robohnya jembatan rajang yang menjadi akses utama masyarakat. Kondisi memprihatinkan itu terungkap saat Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Endarmy, melakukan reses perorangan sekaligus meninjau langsung lokasi jembatan yang putus total, Rabu (4/2/2026).
Jembatan rajang tersebut ambruk diterjang banjir bandang (galodo) Sungai Batang Anai pada Jumat, 28 November 2025 lalu. Sejak saat itu, aktivitas warga lumpuh total. Jembatan yang sebelumnya menjadi penghubung vital antarpermukiman kini hanya menyisakan puing, memaksa warga mencari jalur alternatif yang jauh dan berisiko.
Baca Juga : HUT ke-45 PPM Sumbar, Evi Yandri Ajak Kader Kobarkan Semangat Perjuangan dan Kebangsaan
“Jembatan ini sangat vital. Akibat putusnya akses, anak-anak sekolah terpaksa memutar jauh dan harus naik ojek dengan biaya mencapai Rp30 ribu sekali jalan. Ini sangat memberatkan,” ujar Endarmy di lokasi, didampingi Lembaga Aksi Solidaritas Piaman Laweh (ASPILA).
Tak hanya pendidikan, sektor ekonomi warga juga ikut terpukul. Mayoritas masyarakat Korong Salisikan menggantungkan hidup dari pertanian sawah dan perkebunan. Namun pascagalodo, banyak lahan rusak bahkan hanyut terbawa arus, memperparah kondisi ekonomi warga.
Endarmy mengungkapkan, sedikitnya sekitar 2.000 KK kini terdampak langsung dan dapat dikategorikan terisolasi. Karena itu, ia menilai pembangunan kembali jembatan rajang merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda.
“Penanganannya harus segera. Jembatan ini harus dibangun kembali agar akses masyarakat terbuka dan roda ekonomi kembali bergerak,” tegasnya.
Ia juga memastikan telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta berkomitmen memperjuangkan pembangunan jembatan tersebut melalui forum resmi dan pembahasan anggaran pemerintah daerah.
Sementara itu, hingga kini belum ada solusi jangka pendek untuk menunjang mobilitas warga. Masyarakat berharap adanya perhatian serius dan bantuan darurat, termasuk dari unsur TNI maupun Polri, untuk membantu aktivitas warga sehari-hari.
Perwakilan ASPILA, Azwar Anas, menyebut pihaknya menerima banyak keluhan masyarakat sejak jembatan roboh. Menurutnya, kondisi tersebut tak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga mengancam keselamatan warga, terutama anak-anak dan lansia.
Baca Juga : 63 Pedagang Ditertibkan, Pemko Padang Kembalikan Selasar Pasar Raya untuk Pejalan Kaki
“Kami mendorong pemerintah daerah dan provinsi agar segera mengambil langkah konkret. Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi menyangkut keselamatan, pendidikan, dan kelangsungan hidup masyarakat,” kata Azwar.
Ia pun mengapresiasi langkah Endarmy yang turun langsung ke lapangan dan berkomitmen mengawal aspirasi warga hingga terealisasi dalam program pembangunan daerah.
