 |
| Ketua DPRD Sumbar saat safari ramadan di Masjid Nurul Yaqin |
PADANG, politicnewss.id – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menggelar Safari Ramadan di Masjid Nurul Yaqin, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Kamis (19/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya terkait penanganan pascabencana hidrometeorologi.
Dalam sambutannya, Muhidi menegaskan bahwa Ramadan bukan sekadar ibadah ritual, melainkan momentum membangun karakter dan kepedulian sosial. Ia berharap latihan spiritual selama sebulan penuh mampu membentuk masyarakat yang peduli lingkungan, berakhlak mulia, berpikir positif, dan cerdas secara spiritual.
“Nilai ibadah Ramadan sangat luar biasa. Mudah-mudahan sebulan penuh ini membentuk karakter masyarakat yang peduli dan saling membantu,” ujarnya.
Usulan Rehab Rekon Sudah Dikirim ke Pusat
Terkait penanganan pascabencana, Muhidi memastikan seluruh usulan telah disampaikan dan disepakati dalam dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana). Total kebutuhan anggaran yang diusulkan mencapai lebih dari Rp32 triliun.
“Semua sudah kita kirim ke pusat. Sekarang kita menunggu kebijakan pemerintah pusat. APBN dan APBD sudah selesai, kemungkinan kebijakan itu turun setelah perubahan anggaran. Tapi kita berharap bisa lebih cepat agar aspirasi masyarakat segera terwujud,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sebagian kebutuhan dasar seperti penanganan sungai besar, jalan provinsi, jalan nasional, serta irigasi sudah dalam proses. Tinggal menunggu tahap pelaksanaan.
Aspirasi Warga Gurun Laweh
Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi mencuat, terutama terkait normalisasi sungai dan pengedaman. Kelurahan Gurun Laweh termasuk wilayah terdampak cukup parah akibat bencana hidrometeorologi.
Ketua RW 02 setempat menyampaikan keluhan soal data rumah terdampak banjir. Dari 100 persen data yang diajukan, hanya sekitar 20 persen yang lolos verifikasi untuk menerima bantuan rehab rumah.
Warga berharap data yang belum terakomodasi bisa diusulkan kembali melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang. Muncul pula asumsi di masyarakat bahwa jika satu warga tidak mendapatkan bantuan, maka yang lain juga tidak.
Menanggapi hal itu, Muhidi menegaskan seluruh aspirasi tetap disampaikan dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
"Semua aspirasi kita tampung dan kita tindak lanjuti sesuai kewenangan yang ada," ujarnya.
4.000 Rumah Diusulkan, 200 Diverifikasi
Sementara itu, Penjabat Sekda Kota Padang, Raju Minrofa, menjelaskan bahwa awalnya terdapat sekitar 4.000 rumah rusak ringan yang diusulkan. Namun, berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri terkait penanganan rumah terdampak bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatera, terdapat klasifikasi ketat.
Kategori rusak ringan ditetapkan jika 20–30 persen struktur bangunan rusak, rusak sedang 30–70 persen, dan rusak berat di atas 70 persen. Dari 4.000 rumah yang diajukan, hanya sekitar 200 rumah di Kecamatan Nanggalo yang diakui dan diverifikasi oleh Perkim.
“Kita tentu tidak akan diam. Pada masa tanggap darurat, kita tetap bergotong royong menggunakan alat berat dan penanganan lingkungan sesuai kewenangan pemerintah kota,” jelas Raju.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Padang juga masih menunggu potensi dana sebesar Rp371 miliar dari pemerintah pusat. Jika dana tersebut terealisasi, akan diprioritaskan untuk pembangunan selokan, drainase, dan normalisasi sungai guna mencegah banjir berulang.
Baca Juga : Reses Ketua DPRD Sumbar Bersama KWT Pauh, Dorong Usaha Fokus dan Berkelanjutan
Baca Juga : Reses Ketua DPRD Sumbar di Padang, Perencanaan Jalan dan Skala Prioritas Jadi Sorotan
Muhidi juga menyerahkan bantuan safari ramadan untuk masjid sebesar Rp50 juta dan dari Bank Nagari sebesar Rp5 juta. Safari Ramadan ini pun menjadi bukti kolaborasi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Kota Padang dalam merespons aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan penanganan pascabencana berjalan sesuai perencanaan dan regulasi yang berlaku.
