 |
| DPRD Sumbar saat sidang paripurna LKPJ |
PADANG, politicnewss.id — Rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 di DPRD Sumbar, Senin (16/3/2026), berlangsung dengan sorotan tajam. Sejumlah anggota dewan mempertanyakan kinerja pemerintah daerah di tengah tekanan fiskal, perlambatan ekonomi, serta dampak bencana yang dinilai belum tertangani secara maksimal.
Dalam forum tersebut, kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menjadi perhatian utama. Tahun pertama kepemimpinan keduanya dinilai langsung diuji oleh serangkaian bencana alam yang melanda hampir seluruh wilayah Sumatera Barat.
Banjir bandang dan longsor yang terjadi di 16 kabupaten dan kota sepanjang 2025 tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Dampaknya terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi daerah yang melambat menjadi 3,37 persen, turun dari 4,36 persen pada tahun sebelumnya.
DPRD menilai perlambatan ini menjadi sinyal bahwa strategi pemulihan ekonomi pascabencana belum berjalan maksimal. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dihadapkan pada ruang fiskal yang semakin sempit akibat kebijakan efisiensi anggaran dan penurunan transfer dari pemerintah pusat.
Situasi tersebut dinilai mempersempit kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan dan percepatan pemulihan ekonomi.
Meski demikian, DPRD mengakui terdapat capaian positif, salah satunya penurunan angka kemiskinan menjadi 5,31 persen. Namun, dewan menilai indikator tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Masih terdapat berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah program belum berjalan optimal dan tantangan ke depan semakin kompleks,” mengemuka dalam rapat paripurna tersebut.
Untuk mendalami berbagai persoalan yang muncul dalam LKPJ 2025, DPRD Sumbar membentuk Panitia Khusus (Pansus). Pansus ini akan melakukan pembahasan lebih mendalam guna menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah.
DPRD berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar bersifat administratif, tetapi mampu menjawab persoalan mendasar daerah, mulai dari pemulihan ekonomi, penguatan fiskal, hingga penanganan dampak bencana secara berkelanjutan.
Evaluasi dalam paripurna ini menegaskan satu pesan penting: capaian yang ada dinilai belum cukup kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi dan tantangan pembangunan yang semakin berat di Sumatera Barat.
