 |
| Masjid terapung salah satu objek wisata do Pesisir Selatan |
PESISIR SELATAN, politicnewss.id - Libur Lebaran 2026 di Pantai Carocok Painan ternoda. Di tengah membludaknya wisatawan, praktik parkir “nembak harga” hingga Rp20.000 per motor tanpa karcis resmi memicu kemarahan pengunjung—indikasi kuat maraknya pungutan liar yang mengancam wajah pariwisata unggulan daerah.
Di tengah melonjaknya kunjungan wisatawan, praktik pungutan parkir di luar ketentuan resmi mulai dikeluhkan. Sejumlah pengunjung mengaku diminta membayar hingga Rp20.000 untuk kendaraan roda dua, jauh di atas tarif wajar.
Baca Juga : Erupsi Gunung Marapi, Abu Vulkanik Selimuti Tanah Datar hingga Pagaruyung
Mirisnya, pungutan tersebut diduga dilakukan oleh oknum yang tidak menyertakan karcis resmi dari instansi berwenang seperti Dinas Perhubungan. Situasi ini membuat wisatawan merasa diperas di lokasi yang seharusnya menjadi ikon kebanggaan daerah.
Salah seorang pengunjung menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai tarif yang dipatok tidak masuk akal, bahkan ada pihak-pihak yang mengaku berasal dari unsur tertentu turut melakukan pungutan tambahan.
"Biaya parkir motor terlalu mahal, sampai Rp20.000 tanpa karcis resmi. Ada juga yang mengaku dari Nagari ikut memungut. Kalau tidak segera dibenahi oleh Bapak Bupati, saya jamin tempat wisata kita akan semakin sepi ke depannya," ujarnya dengan nada kesal, Selasa (24/03/2026).
Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tengah menggenjot pemulihan sektor pariwisata. Dinas Pariwisata sebelumnya menekankan pentingnya kenyamanan, keamanan, dan pelayanan prima bagi wisatawan.
Ironisnya, di saat sistem pembayaran resmi berbasis digital (QRIS) telah diterapkan di pintu masuk, praktik parkir liar justru mencoreng upaya transparansi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dibiarkan, bukan hanya target PAD yang terancam, tetapi juga kepercayaan wisatawan.
Baca Juga : Puncak Libur Lebaran, Gubernur Soroti Wajah Pariwisata Sumbar di Bukittinggi
Desakan pun menguat. Masyarakat meminta Bupati segera menurunkan Tim Saber Pungli, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan untuk melakukan sidak dan penertiban tegas di lapangan. Tanpa tindakan cepat, ulah segelintir oknum dikhawatirkan akan merusak ekosistem pariwisata dan memukul ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.