 |
| Gubernur Mahyeldi saat terima LED semester II 2025 |
PADANG, politicnewss.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Barat untuk mengevaluasi secara menyeluruh perencanaan dan penganggaran tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terukur, dan berorientasi hasil nyata.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa evaluasi tersebut tidak sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk menguji kualitas perencanaan, konsistensi antara program dan anggaran, serta efektivitas implementasi di lapangan.
Baca Juga : Halal Bihalal DWP Sumbar Jadi Momentum Perkuat Sinergi Program Pasca Ramadan
“Evaluasi ini penting untuk memastikan perencanaan benar-benar berkualitas, selaras dengan penganggaran, dan berdampak nyata saat dilaksanakan,” ujar Mahyeldi saat menerima Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II 2025 di Auditorium Gubernuran, Padang, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, rekomendasi strategis dari BPKP menjadi pijakan penting dalam menyempurnakan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. Ia menekankan, tanpa pengawasan yang kuat, potensi ketidaktepatan sasaran program akan semakin besar.
Mahyeldi juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan pada program prioritas, terutama terkait pemulihan pascabencana dan mitigasi bencana. Mengingat karakteristik Sumatera Barat yang rawan bencana, ia menilai efektivitas program di sektor ini harus benar-benar terukur.
“Kita harus memastikan program pemulihan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen transparansi, Pemprov Sumbar membuka akses penuh terhadap data dan dokumen yang dibutuhkan BPKP dalam proses evaluasi tersebut.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menegaskan pihaknya akan terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas program strategis daerah melalui pendekatan pengawasan yang adaptif dan kolaboratif.
Ia mengungkapkan, dalam LED Semester II 2025 terdapat tiga isu krusial yang menjadi perhatian utama, yakni keberlanjutan produksi pangan, penguatan infrastruktur dan distribusi pangan, serta intervensi cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga.
“Rekomendasi atas tiga isu tersebut telah kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” jelasnya.
Baca Juga : Sekdaprov Sumbar Lantik 44 Pejabat, Terapkan Sistem Penilaian 360 Derajat
Secara umum, BPKP menilai capaian pembangunan Sumatera Barat berada pada tren positif dan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, perbaikan pada aspek perencanaan dan penganggaran dinilai tetap menjadi kunci agar program pembangunan lebih tepat sasaran.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran BPKP, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Provinsi, serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.