 |
| Sekda Sumbar saat menjadi keynote speaker di Mentawai |
PADANG, politicnewss.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menegaskan percepatan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari kesiapan masyarakat dan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal.
Hal itu disampaikannya saat mewakili Gubernur sebagai keynote speaker dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan dukungan dari luar, tetapi sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat.
Baca Juga : Gubernur Mahyeldi Dukung Pembatasan Medsos Anak, Soroti Peran Keluarga di Era Digital
“Pembangunan akan berhasil jika masyarakatnya siap dan terlibat. Tidak bisa hanya bergantung pada intervensi eksternal,” tegas Arry.
Ia mengungkapkan, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, pertanian, hingga energi terbarukan. Namun, potensi tersebut belum memberikan dampak signifikan karena ekonomi daerah masih didominasi sektor primer tanpa hilirisasi.
“Transformasi ekonomi berbasis nilai tambah menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Arry juga menyoroti adanya paradoks pembangunan di Mentawai. Di satu sisi, indikator sosial menunjukkan perbaikan, namun pertumbuhan ekonomi masih relatif rendah. Kondisi ini tercermin dari tingkat pengangguran yang rendah, tetapi angka kemiskinan masih tinggi.
“Ini menunjukkan produktivitas masyarakat masih rendah dan perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Selain itu, sejumlah tantangan utama juga menjadi perhatian, mulai dari keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, rendahnya kualitas sumber daya manusia, tingginya risiko bencana, hingga belum meratanya manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sumbar mendorong arah kebijakan pembangunan tahun 2027 yang berfokus pada transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, serta ketahanan daerah.
Strategi yang disiapkan meliputi penguatan UMKM, pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur guna membuka keterisolasian wilayah.
Tak hanya itu, Arry juga menekankan pentingnya investasi inklusif yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Ia berharap terjadi pergeseran pola investasi dari padat modal ke padat karya agar manfaat pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pembangunan harus memberi dampak nyata, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil,” tegasnya lagi.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi demi mempercepat realisasi pembangunan daerah sesuai harapan.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, menyoroti tantangan fiskal daerah pasca penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur batas belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen.
“Kapasitas fiskal yang terbatas menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi menjadi langkah strategis,” ujarnya.
Diketahui, selain Mentawai, sebanyak 16 kabupaten/kota di Sumbar juga melaksanakan Musrenbang pada akhir Maret ini. Pemerintah Provinsi Sumbar melalui penugasan narahubung (PIC) turut mengawal sinkronisasi program pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota guna memastikan arah kebijakan berjalan selaras dan tepat sasaran.