 |
| PJKIP saat beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri |
PADANG, politicnewss.id — Komitmen mendorong keterbukaan informasi publik di Kota Padang semakin menguat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang dan siap memperjuangkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dukungan tersebut disampaikan Evi Yandri saat menerima audiensi pengurus PJKIP Kota Padang, Kamis (2/4/2026). Ia menegaskan bahwa seluruh usulan yang disampaikan akan ditindaklanjuti secara serius, bahkan berpeluang dimasukkan dalam APBD 2027 maupun perubahan anggaran jika memungkinkan.
Baca Juga : Ketua DPRD Sumbar Muhidi Pimpin Rapat Banmus, Fokus Tata Agenda Kerja 2026
“Semua usulan kita terima dan akan diperjuangkan pada APBD 2027, bahkan jika memungkinkan bisa dimasukkan pada perubahan anggaran,” tegasnya.
Menurut Evi Yandri, keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, dukungan terhadap penguatan kelembagaan serta kolaborasi dengan insan pers dinilai menjadi langkah strategis yang harus didorong bersama.
Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan Komisi Informasi (KI) di tingkat kabupaten dan kota. Saat ini, KI baru terbentuk di tingkat provinsi, sementara di daerah masih belum merata.
“KI Sumbar sudah ada. Ke depan, idealnya kabupaten dan kota juga memiliki KI. Namun memang belum semua daerah mampu membentuknya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris PJKIP Kota Padang, Arif Budiman Effendi, mengungkapkan sejumlah program yang telah disiapkan pihaknya untuk tahun 2026. Di antaranya adalah rencana produksi podcast bertajuk “Bincang Akrab PJKIP Kota Padang Bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP” yang diharapkan dapat menjadi ruang edukasi publik terkait keterbukaan informasi.
Selain itu, PJKIP juga mengusulkan kegiatan studi tiru ke Kabupaten Banyuwangi guna mendukung program digitalisasi bantuan sosial di Kota Padang. Tak kalah penting, studi tiru ke Komisi Informasi Kota Cirebon juga direncanakan sebagai referensi dalam mendorong pembentukan KI di Kota Padang.
Melalui berbagai program tersebut, PJKIP Kota Padang optimistis dapat berkontribusi dalam memperkuat budaya transparansi, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel di daerah.
