![]() |
| Gubernur Mahyeldi saat bertemu aktivis Kota Padang |
PADANG, politicnewss.id — Sejumlah isu krusial yang tengah menjadi perhatian publik di Sumatera Barat menjadi topik pembahasan dalam dialog antara Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan para aktivis di Kota Padang, Jumat (12/6/2026). Dalam pertemuan itu, Mahyeldi menekankan bahwa penyelesaian berbagai persoalan daerah tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh sumber persoalan agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan.
Diskusi yang berlangsung hangat di Sreca Coffee Eatery tersebut menghadirkan berbagai pandangan terkait persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kualitas pendidikan, hingga penguatan ketahanan sosial di tingkat keluarga dan nagari.
Menurut Mahyeldi, pemerintah perlu melihat setiap persoalan secara menyeluruh sebelum mengambil langkah penanganan. Ia menilai pendekatan yang hanya berfokus pada dampak atau gejala di lapangan sering kali tidak mampu memberikan solusi jangka panjang.
Salah satu isu yang mendapat perhatian serius adalah aktivitas pertambangan ilegal. Mahyeldi menilai pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi menjadi salah satu kunci penting dalam upaya menekan aktivitas tambang ilegal yang memanfaatkan alat berat.
Ia menjelaskan bahwa penanganan PETI tidak cukup hanya dengan melakukan operasi penertiban di lokasi tambang. Pemerintah dan aparat terkait juga harus mampu mengendalikan rantai pendukung yang membuat aktivitas tersebut tetap berjalan.
"Persoalan harus dilihat secara utuh. Jika akar masalahnya bisa ditangani, maka dampak yang muncul di lapangan juga akan berkurang secara signifikan," ujarnya.
Mahyeldi juga menegaskan perlunya membedakan antara aktivitas pendulangan tradisional masyarakat dengan praktik pertambangan skala besar yang menggunakan alat berat. Menurutnya, setiap kebijakan harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Selain isu lingkungan, sektor pendidikan turut menjadi fokus pembahasan. Mahyeldi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk terus meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program yang berpihak pada akses dan kualitas layanan.
Ia mengakui bahwa tantangan dunia pendidikan semakin kompleks dan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Karena itu, dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dinilai sangat penting dalam mendorong kemajuan pendidikan.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Sumbar tengah memperkuat regulasi terkait peran komite sekolah agar partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan berjalan lebih transparan dan akuntabel. Di sisi lain, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama dan sistem pembelajaran jarak jauh bagi daerah yang sulit dijangkau.
Mahyeldi menegaskan bahwa setiap anak di Sumbar harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa terhambat faktor geografis maupun keterbatasan sarana.
Dalam dialog tersebut, isu ketahanan sosial juga mengemuka. Menurut Mahyeldi, penguatan peran keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, serta institusi nagari menjadi fondasi penting dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang berkembang saat ini.
Ia menilai ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat perlu terus diperluas agar berbagai persoalan dapat diselesaikan lebih cepat dan dekat dengan komunitas yang terdampak.
Menutup diskusi, Mahyeldi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa kemajuan daerah harus berjalan beriringan dengan terjaganya persatuan, harmoni sosial, serta semangat kebersamaan di tengah masyarakat.
"Sumbar akan semakin kuat jika seluruh unsur masyarakat bergerak bersama, saling mendukung, dan berkolaborasi dalam mencari solusi atas setiap persoalan yang ada," pungkasnya.
