 |
| Rapat rutin tim ahli DPRD Sumbar |
PADANG, politicnewss.id – Besaran dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Bali dari Bank BPD Bali, yang dinilai lebih tinggi dibandingkan dividen Bank Nagari untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, menjadi perhatian serius Tim Ahli DPRD Sumbar. Isu strategis tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat rutin Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Ruang Khusus 2, Kamis (2/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Tim Ahli DPRD Sumbar mengangkat tema, "Mengapa dividen Bank BPD Bali yang diterima Pemerintah Provinsi Bali lebih besar dibandingkan dividen Bank Nagari yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Pembahasan berlangsung dinamis dengan mengulas berbagai aspek yang memengaruhi kemampuan bank pembangunan daerah dalam menghasilkan laba dan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham. Perbedaan besaran dividen dinilai tidak hanya dipengaruhi oleh capaian keuntungan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan strategi bisnis, struktur permodalan, efisiensi operasional, ekspansi layanan, hingga kebijakan pembagian laba.
Tim Ahli DPRD Sumbar menilai kajian tersebut penting sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Bank Nagari agar mampu meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat, Bank Nagari diharapkan tidak hanya menjadi lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui analisis berbasis data dan kajian akademis, rapat ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong peningkatan kinerja Bank Nagari.
Optimalisasi kontribusi Bank Nagari dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Semakin besar dividen yang diterima pemerintah daerah, semakin luas pula ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung berbagai program prioritas bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
Hasil pembahasan Tim Ahli ini selanjutnya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat peran Bank Nagari sebagai motor penggerak perekonomian daerah sekaligus penyumbang PAD yang lebih optimal di masa mendatang.
