 |
| Musda ke XI MUI Sumbar |
PADANG, politicnewss.id – Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat menjadi momentum penting memperkuat sinergi ulama dan pemerintah dalam menjaga jati diri Minangkabau yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Saat membuka Musda XI MUI Sumbar di Auditorium Gubernur Sumbar, Sabtu (11/7/2026), Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa keberadaan ulama merupakan pilar utama dalam menjaga nilai-nilai keislaman, adat, dan budaya yang telah menjadi identitas masyarakat Minangkabau sejak dahulu.
Mengusung tema "Meneguhkan Khidmat Ulama untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Umat", Musda yang berlangsung selama dua hari, 11–12 Juli 2026, diharapkan melahirkan berbagai gagasan strategis untuk menjawab tantangan umat sekaligus memperkuat peran MUI dalam pembangunan daerah.
Mahyeldi menilai, di tengah derasnya arus globalisasi dan perubahan sosial, posisi ulama semakin vital sebagai pembimbing masyarakat agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan adat yang menjadi ruh kehidupan masyarakat Sumatera Barat.
"Peran ulama tidak bisa tergantikan. Tanpa bimbingan ulama, falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah tidak akan hidup dan membumi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat," tegas Mahyeldi.
Ia menjelaskan, penguatan ABS-SBK bukan sekadar menjaga tradisi, tetapi menjadi fondasi utama dalam membangun karakter masyarakat Minangkabau di tengah berbagai tantangan zaman.
Menurut Mahyeldi, kepedulian terhadap identitas budaya Minangkabau tidak hanya datang dari masyarakat di kampung halaman, tetapi juga dari para perantau yang berada di berbagai negara. Bahkan, ia mengaku pernah menerima masukan dari perantau Minang di Amerika Serikat yang berharap nilai-nilai adat dan syariat tetap dijaga serta diwariskan kepada generasi mendatang.
Hal itu, menurutnya, menjadi bukti bahwa masyarakat Minangkabau di mana pun berada tetap memiliki kepedulian tinggi terhadap akar budaya dan nilai keislaman yang menjadi identitas daerah.
Mahyeldi juga menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga nilai-nilai tersebut. Mengutip Surah At-Taubah ayat 122, ia mengajak seluruh ulama terus memperkuat dakwah dan pembinaan umat agar masyarakat tetap berada di jalan yang benar.
Ia berharap Musda XI MUI Sumbar menghasilkan keputusan-keputusan terbaik yang semakin memperkuat eksistensi MUI sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah dan menjaga kehidupan beragama yang harmonis.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MUI, Dr. Amirsyah Tambunan, menegaskan bahwa ulama hadir sebagai pengabdi bagi agama, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan politik ataupun kepentingan sesaat.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk ulama, pemerintah, dan masyarakat.
Ia juga menyoroti besarnya potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang mampu mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan nasional apabila dikelola secara profesional.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum MUI Sumatera Barat, Dr. H. Zulkarnaini, M.Ag., menegaskan bahwa ulama memiliki dua peran strategis, yakni sebagai khadimul ummah atau pelayan umat, sekaligus shadiqul hukumah, mitra pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan keagamaan.
Menurutnya, fatwa, tausiah, dan arahan yang diberikan ulama akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh kebijakan pemerintah. Karena itu, sinergi antara ulama dan umara harus terus diperkuat demi menjaga persatuan umat, memperkokoh nilai-nilai ABS-SBK, dan mendorong kemajuan Sumatera Barat.
