 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana |
PADANG, politicnewss.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bergerak cepat mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengoptimalkan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp534 miliar. Anggaran tersebut difokuskan.
untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat sistem mitigasi bencana di Sumbar.
Komitmen itu ditegaskan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026). Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait, serta para kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak bencana.
Mahyeldi menegaskan, tambahan dana TKD merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pemulihan daerah. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota bergerak cepat merealisasikan program agar manfaat anggaran segera dirasakan masyarakat.
"Percepatan ini bukan sekadar menyerap anggaran, tetapi memastikan masyarakat segera merasakan dampak nyata melalui pembangunan yang tepat sasaran," tegas Mahyeldi.
Ia juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah memperkuat perencanaan, menentukan skala prioritas pembangunan, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, keterbukaan informasi kepada publik juga menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan pascabencana.
Dari pihak pemerintah pusat, Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, memastikan seluruh tambahan TKD bagi daerah terdampak telah selesai disalurkan sejak April 2026. Ia menekankan agar pemerintah daerah tidak menunda pelaksanaan kegiatan karena dana tersebut memang diperuntukkan untuk mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi bencana.
Fernando juga mengingatkan pemerintah daerah agar mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana ke depan, termasuk potensi musim kemarau dan fenomena El Nino. Menurutnya, penanganan bencana harus dilakukan secara terencana, bukan hanya setelah bencana terjadi.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar masuk dalam tiga provinsi dengan percepatan pemulihan pascabencana terbaik di Indonesia.
Tak hanya itu, rehabilitasi lahan sawah di Sumbar juga menunjukkan hasil menggembirakan. Sekitar 98 persen lahan yang terdampak telah pulih dan sebagian besar kembali memasuki musim tanam, menjadi sinyal positif bangkitnya sektor pertanian pascabencana.
Secara nasional, pemerintah pusat menggelontorkan tambahan dana TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi daerah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat memperoleh sekitar Rp2,71 triliun yang telah disalurkan sejak Februari hingga April 2026.
Khusus untuk Pemerintah Provinsi Sumbar, alokasi Rp534 miliar akan dijalankan oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar berada di Dinas PSDA, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya. Pemerintah berharap percepatan realisasi anggaran tersebut mampu mempercepat pemulihan daerah dan mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
