 |
| Sekda Sumbar saat rakor |
PADANG, politicnewss.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bergerak cepat menyikapi beredarnya sebuah rekaman video yang diduga berkaitan dengan salah seorang pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar telah melakukan langkah awal berupa pemanggilan dan klarifikasi terhadap pihak yang disebut-sebut berada dalam rekaman tersebut.
“Begitu kami menerima rekaman yang beredar, kami langsung mengambil langkah dengan memanggil pihak yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi,” kata Arry, Senin (24/8/2026).
Menurut Arry, proses klarifikasi awal dilakukan bersama Asisten II Setda Provinsi Sumbar. Dari keterangan yang diperoleh, pejabat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumbar tersebut mengakui bahwa dirinya merupakan salah satu orang yang terlihat dalam rekaman.
“Yang bersangkutan sudah kami panggil dan telah memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa dirinya ada dalam rekaman tersebut. Yang bersangkutan juga telah mengundurkan diri dari jabatannya,” jelasnya.
Arry menegaskan, pengakuan tersebut menjadi bagian dari informasi awal yang selanjutnya akan didalami melalui mekanisme pemeriksaan resmi. Persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat.
“Sudah kami laporkan langsung kepada Bapak Gubernur. Arahan beliau, tentu persoalan ini ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Untuk memastikan proses berjalan profesional dan objektif, Pemprov Sumbar membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc. Pembentukan tim tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Tim pemeriksa diketuai oleh Sekda Provinsi Sumbar, dengan melibatkan Inspektur, Kepala BKD, serta Asisten II selaku atasan langsung dari pejabat yang bersangkutan.
“Insyaallah, proses pemeriksaan akan segera dimulai. Tim akan memeriksa seluruh fakta dan keterangan yang diperlukan secara objektif, kemudian memberikan rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Arry.
Ia menegaskan, Pemprov Sumbar akan bersikap tegas apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran terhadap disiplin maupun etika aparatur sipil negara (ASN).
Meski demikian, Arry mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum proses pemeriksaan selesai dan seluruh fakta berhasil dikumpulkan.
“Kami memahami perhatian masyarakat terhadap persoalan ini. Namun, kami meminta agar tidak berkembang spekulasi yang belum terverifikasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menangani persoalan ini secara serius, objektif, dan sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar bagi Pemprov Sumbar dalam menentukan langkah selanjutnya. Jika terbukti terjadi pelanggaran disiplin PNS, tindakan maupun sanksi akan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, tentu akan ada tindakan dan sanksi sesuai aturan. Prinsipnya, Pemprov Sumbar akan menegakkan disiplin dan menjaga integritas aparatur,” pungkas Arry.
