 |
| Gubernur Mahyeldi saat melantik kepala DPMD Sumbar |
PADANG, politicnewss.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali melakukan penyegaran jajaran birokrasi. Enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) resmi dilantik Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam prosesi yang berlangsung di Istana Gubernuran, Rabu (2/9/2026).
Pelantikan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari dinamika organisasi pemerintahan, tetapi juga menjadi momentum bagi para pejabat yang mendapat amanah baru untuk memperkuat kinerja pelayanan publik.
Di hadapan pejabat yang dilantik, Gubernur Mahyeldi mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural. Lebih dari itu, jabatan merupakan amanah yang menuntut integritas, keteladanan dan keberanian untuk hadir memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Jabatan adalah amanah. Jadi mesti dilihat sebagai kesempatan untuk berbuat lebih banyak dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Enam pejabat yang mendapat amanah baru tersebut yakni Yozawardi Usama Putera sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan, setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Kemudian Adib Alfikri dipercaya sebagai Asisten Administrasi Umum, yang sebelumnya menduduki jabatan Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
Selanjutnya Medi Iswandi dilantik sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum.
Untuk jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Gubernur menunjuk Tasliatul Fuaddi, yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Mahdianur mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Sementara Kuartini Deti Putri dipercaya memimpin Dinas Lingkungan Hidup, setelah sebelumnya menjabat Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat.
Mahyeldi menjelaskan, penataan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi perangkat daerah agar mampu bergerak lebih efektif dalam mendukung agenda pembangunan daerah.
Proses pengisian dan rotasi jabatan JPT Pratama, kata dia, dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta dengan memperhatikan sejumlah aspek, mulai dari kompetensi, pengalaman, rekam kinerja, potensi, integritas hingga kebutuhan organisasi.
Namun, menurut Mahyeldi, kemampuan teknis dan administratif saja belum cukup untuk menjadi seorang pemimpin birokrasi.
Seorang pejabat dituntut mampu menjadi contoh bagi jajaran yang dipimpinnya. Nilai integritas, kedisiplinan, kejujuran dan etos kerja harus terlebih dahulu ditunjukkan melalui tindakan sebelum diwujudkan dalam bentuk instruksi kepada bawahan.
“Seorang pemimpin harus memberikan contoh sebelum memberikan perintah. Kalau kita ingin bawahan disiplin, kita harus terlebih dahulu menunjukkan kedisiplinan. Kalau kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik, maka pimpinan harus menjadi orang pertama yang memberikan pelayanan dengan baik,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan agar pejabat tidak terjebak pada pola kerja yang hanya berorientasi pada aktivitas administratif di balik meja. Pemimpin, menurutnya, harus mengetahui secara langsung kondisi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia meminta para pejabat memiliki kepekaan dalam membaca persoalan sejak dini sehingga langkah penanganan dapat dilakukan sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar.
“Jangan menunggu persoalan membesar, jangan menunggu masyarakat mengeluh, dan jangan menunggu pimpinan meminta baru kita bergerak. Seorang pemimpin harus mampu melihat persoalan lebih awal dan mengambil langkah yang diperlukan,” katanya.
Mahyeldi selanjutnya memberikan sejumlah penekanan sesuai bidang tugas masing-masing pejabat.
Untuk Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum, ia meminta koordinasi antarlembaga dan perangkat daerah semakin diperkuat agar program pemerintahan dapat berjalan secara terpadu.
Kepada Kepala BPSDM, Mahyeldi menekankan pentingnya peningkatan kualitas aparatur melalui pembinaan, pengembangan kompetensi dan penguatan kapasitas ASN.
Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga diminta memperkuat pembinaan generasi muda serta memastikan berbagai agenda strategis di bidang olahraga berjalan optimal, termasuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) dan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR).
Untuk Kepala DPMD, perhatian diarahkan pada penguatan pembangunan berbasis nagari. Salah satu langkah yang didorong adalah pengembangan Nagari Creative Hub (NCH) sebagai ruang untuk menggali potensi dan kreativitas masyarakat di tingkat nagari.
Sedangkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Persoalan lingkungan, terutama pengelolaan sampah, diminta tidak berhenti pada pembahasan dan perencanaan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Terutama untuk persoalan pengelolaan sampah, itu harus menjadi perhatian serius agar segera ada solusi konkretnya,” tegas Mahyeldi.
Terkait rotasi dan mutasi pejabat, Mahyeldi menyampaikan bahwa perubahan posisi dalam birokrasi merupakan bagian yang wajar dalam perjalanan sebuah organisasi. Karena itu, setiap pejabat diminta tidak memandang pergantian jabatan sebagai kepentingan pribadi, melainkan sebagai bagian dari kebutuhan pemerintahan.
Kepentingan organisasi dan percepatan pembangunan daerah, menurutnya, harus ditempatkan di atas kepentingan individu.
Di akhir arahannya, Mahyeldi meminta enam pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mereka juga diminta membangun komunikasi yang baik dengan jajaran, membuka ruang bagi masukan dari bawahan serta turun langsung melihat kondisi di lapangan.
“Pahami bidang tugas masing-masing, bangun komunikasi dengan jajaran, turun ke lapangan dan dengarkan masukan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku,” pesan Mahyeldi.
Pelantikan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan kinerja birokrasi Sumatera Barat, dengan menghadirkan pemimpin-pemimpin perangkat daerah yang tidak hanya mampu mengelola administrasi pemerintahan, tetapi juga cepat membaca persoalan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menghadirkan solusi nyata.
