 |
| Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami tingkat Provinsi Sumbar 2026 |
PARIAMAN, politicnewss.id — Kesiapan menghadapi gempa bumi dan tsunami dinilai tidak boleh hanya muncul ketika simulasi digelar. Masyarakat dan pemerintah perlu menjadikannya sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari agar mampu bertindak cepat ketika bencana benar-benar terjadi.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami tingkat Provinsi Sumbar 2026 di Balai Naras, Lapangan Parkir Josal Football Academy, Cubadak Air Utara, Kota Pariaman, Rabu (30/9/2026).
Menurut Mahyeldi, gladi bukan sekadar kegiatan untuk memperlihatkan kesiapan masing-masing instansi. Lebih dari itu, simulasi menjadi ruang untuk menemukan kelemahan, menguji koordinasi sekaligus memastikan setiap unsur memahami tugasnya ketika kondisi darurat terjadi.
Gladi tersebut meliputi Tabletop Exercise (TTX), Command Post Exercise (CPX), dan Field Training Exercise (FTX). Ketiganya memiliki fungsi berbeda, namun saling berkaitan dalam menguji kesiapan penanganan bencana secara menyeluruh.
TTX digunakan untuk melihat pemahaman terhadap skenario bencana, pembagian tugas hingga proses pengambilan keputusan. Kemudian CPX menguji sistem komando, komunikasi, koordinasi, pelaporan dan pengerahan sumber daya. Sementara FTX menjadi tahap untuk melihat sejauh mana rencana tersebut dapat dijalankan secara langsung di lapangan.
Mahyeldi meminta setiap proses tersebut menghasilkan catatan yang jelas. Berbagai persoalan yang ditemukan, mulai dari keterlambatan, kendala komunikasi, ketidaksesuaian prosedur hingga keterbatasan sumber daya, menurutnya harus dicatat dan dijadikan bahan evaluasi.
“Keberhasilan gladi ini justru diukur dari berapa banyak pembelajaran yang dapat kita peroleh untuk memperkuat kesiapsiagaan kita di masa depan,” ujar Mahyeldi.
Ia mengingatkan, koordinasi tidak boleh baru dibangun setelah bencana terjadi. Begitu pula dengan penentuan jalur evakuasi dan pembagian tugas yang seharusnya sudah dipahami jauh sebelum keadaan darurat.
“Jangan menunggu bencana datang untuk belajar berkoordinasi. Jangan menunggu sirene berbunyi untuk mencari jalur evakuasi. Jangan menunggu keadaan darurat untuk menentukan siapa berbuat apa. Semua itu harus kita siapkan dari sekarang,” tegasnya.
Karena itu, Pemprov Sumbar mendorong penguatan sistem komando dan koordinasi lintas sektor. SOP kebencanaan harus dipahami oleh seluruh unsur, sementara sistem komunikasi darurat perlu terus diuji agar tetap berfungsi ketika terjadi gangguan di lapangan.
Kolaborasi juga tidak hanya melibatkan pemerintah. BPBD, BMKG, Basarnas, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan hingga relawan perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai peran masing-masing.
Mahyeldi juga meminta agar hasil gladi tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Setiap pemerintah kabupaten dan kota diharapkan membawa hasil evaluasi tersebut ke daerah masing-masing untuk diteruskan kepada perangkat daerah hingga masyarakat.
Dengan pola tersebut, pengetahuan mengenai mitigasi bencana tidak hanya menjadi materi sosialisasi, tetapi perlahan menjadi keterampilan yang melekat dalam kehidupan masyarakat.
“Semakin banyak yang terlibat dan semakin sering dilaksanakan, semakin baik, sehingga proses internalisasi terhadap kebencanaan itu betul-betul menjadi sesuatu yang melekat dalam keseharian kita,” katanya.
Menurut Mahyeldi, ancaman gempa bumi dan tsunami juga tidak mengenal batas wilayah administrasi. Karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun melalui kerja sama antardaerah, terutama dalam menghadapi kondisi yang membutuhkan pengerahan sumber daya secara cepat.
Selain evakuasi, kebutuhan dasar warga setelah bencana juga harus menjadi perhatian. Ketersediaan makanan dan minuman, tempat pengungsian yang layak, pelayanan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya perlu dipastikan dalam skenario penanganan darurat.
“Kesiapsiagaan kita menghadapi musibah bencana ini harus menjadi budaya kita, harus menjadi hal yang melekat dalam keseharian kita,” ujar Mahyeldi.
BNPB Minta Renkon Terus Diperbarui
Sekretaris Utama BNPB Rustian mengapresiasi langkah Pemprov Sumbar dan BPBD yang menguji Rencana Kontinjensi (Renkon) gempa bumi dan tsunami melalui kegiatan gladi tersebut.
Menurutnya, dokumen Renkon tidak boleh hanya disusun kemudian disimpan. Rencana tersebut perlu diperbarui dan diuji secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan kondisi serta karakteristik masing-masing daerah.
Rustian juga menyoroti pentingnya memastikan kesiapan jalur dan lokasi evakuasi. Selain itu, skenario pelayanan dan rujukan kesehatan perlu diperhitungkan sejak awal, termasuk memastikan rumah sakit yang berada di kawasan aman dapat mendukung pelayanan ketika fasilitas kesehatan lainnya terdampak.
“Bencana ini kita tidak tahu kapan terjadinya, dan yang pasti akan terjadi. Karena itu kita tidak boleh takut, tetapi harus siap,” katanya.
Pariaman Dorong Masyarakat Kenali Jalur Evakuasi
Wali Kota Pariaman Yota Balad menyebut pelaksanaan gladi menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman bencana.
Menurutnya, manusia tidak dapat mengendalikan kehendak alam. Namun, risiko dan dampaknya dapat ditekan apabila masyarakat memiliki pengetahuan serta kesiapan yang memadai.
Karena itu, Yota mengajak masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk semakin memahami apa yang harus dilakukan ketika gempa bumi maupun tsunami terjadi.
Masyarakat, katanya, perlu mengetahui jalur evakuasi, titik aman serta langkah yang harus dilakukan dalam kondisi darurat.
“Siap untuk Selamat,” menjadi semangat yang diusung dalam membangun kesadaran masyarakat agar tidak panik dan mampu mengambil tindakan tepat ketika bencana terjadi.
