JAKARTA, politicnewss.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong perluasan akses keuangan agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kemudahan memperoleh layanan keuangan dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperkuat usaha, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas tahun ini mengangkat tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan dalam memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke berbagai lapisan masyarakat.
Mahyeldi menilai, akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Kesempatan tersebut perlu terbuka bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta kelompok masyarakat lainnya.
“Perluasan akses keuangan dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, perluasan akses keuangan tidak cukup hanya dengan menghadirkan berbagai produk dan layanan perbankan. Upaya tersebut juga perlu diiringi edukasi keuangan serta pendampingan agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara tepat dan bertanggung jawab.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus diperkuat. Dengan kolaborasi yang baik, program inklusi keuangan diharapkan mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah yang selama ini belum mendapatkan akses layanan secara optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa TPAKD menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Friderica menyebutkan, hingga saat ini telah terbentuk 552 TPAKD yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Keberadaan tim tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan berbagai program perluasan akses keuangan di daerah.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ungkap Friderica dalam laporannya kepada Presiden.
Ia juga menjelaskan bahwa perkembangan literasi dan inklusi keuangan terus dievaluasi melalui survei nasional yang melibatkan OJK, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Berdasarkan laporan yang disampaikan, tingkat literasi keuangan pada 2026 mencapai 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Capaian inklusi tersebut disebut telah melewati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir 2024. Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan pentingnya membangun kelembagaan yang mampu mempercepat akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” kata Prabowo.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pengembangan TPAKD. Ia menyoroti pentingnya memastikan program perluasan akses keuangan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kehadiran perwakilan dari berbagai kelompok, seperti pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri, turut menggambarkan luasnya sasaran program inklusi keuangan yang ingin diperkuat pemerintah.
Rakornas TPAKD 2026 dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemprov Sumbar diharapkan dapat terus memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, layanan keuangan tidak hanya menjadi fasilitas transaksi, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan membangun kesejahteraan keluarga.
