 |
| Gubernur Sumbar saat melakukan pertemuan dengan Wali Kota Bukittinggi |
BUKITTINGGI, politicnewss.id — Wacana menjadikan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Istimewa kian menguat. Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap gagasan tersebut dengan catatan harus melalui kajian mendalam dan berbasis aspirasi masyarakat luas.
Dukungan itu didasari oleh rekam jejak sejarah Bukittinggi yang pernah menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), sebuah peran strategis yang menempatkan kota ini sejajar dengan DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam perjalanan sejarah bangsa.
“Wacana ini harus dikaji secara komprehensif, melibatkan Niniak Mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, cadiak pandai, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya, baik di daerah maupun di tingkat pusat,” tegas Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, Bukittinggi memiliki nilai historis nasional yang kuat dan layak diperjuangkan untuk memperoleh status daerah khusus atau istimewa. Ia pun mendorong Pemerintah Kota Bukittinggi agar segera menggelar seminar akademik atau forum ilmiah dengan menghadirkan narasumber kredibel guna memperkuat argumentasi hukum dan sejarah.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi saat pertemuan bersama Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias di Istana Bung Hatta, Selasa (20/1/2026). Pertemuan itu secara khusus membahas penguatan wacana penetapan Bukittinggi sebagai Daerah Istimewa dengan menitikberatkan pada statusnya sebagai Kota Perjuangan.
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menegaskan, Bukittinggi merupakan salah satu kota paling penting dalam sejarah Indonesia, khususnya pada masa awal kemerdekaan.
“Setelah Jakarta dan Yogyakarta, Bukittinggi pernah menjadi ibu kota negara ketika Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dibentuk pada 19 Desember 1948,” ujar Ramlan.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bukittinggi saat ini terus melakukan berbagai langkah strategis untuk meyakinkan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan nasional agar mendukung pemberian status khusus tersebut. “Secara historis, Bukittinggi pernah menjadi ibu kota NKRI. Ini fakta sejarah yang tidak terbantahkan,” katanya.
Sebagai bagian dari penguatan wacana, Ramlan juga mengungkapkan rencana menghadirkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai narasumber dalam seminar, guna berbagi pengalaman Yogyakarta dalam menyandang status daerah istimewa.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sumbar, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta sejumlah kepala OPD terkait dari Pemerintah Kota Bukittinggi.
Berita Terkait
Sekdaprov Sumbar Sidak Samsat Payakumbuh, Tekankan Pelayanan Cepat dan Tanpa Ego Sektoral
Sinergi BPBD–PDAM Padang, Lebih 1 Juta Liter Air Bersih Selamatkan Warga Terdampak