 |
| Gubernur Mahyeldi saat renduk PRRP |
PADANG, politicnewss.id — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa pemulihan pascabencana di Sumbar tidak boleh dilakukan secara parsial dan sektoral. Menurutnya, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara terintegrasi, berbasis data, lintas sektor, dan berkelanjutan agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) di Auditorium Gubernuran, Kamis (29/1/2026).
Mahyeldi mengungkapkan, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi di Indonesia. Selain berada di jalur Sesar Sumatra dan zona subduksi megathrust, Sumbar juga memiliki topografi pegunungan dan daerah aliran sungai yang curam dengan curah hujan tinggi.
Baca Juga : Gubernur Mahyeldi Dorong OPD Punya Unit Pengaduan Mandiri, Ombudsman RI Siap Dampingi
“Karena itu, penanganan pascabencana di Sumbar tidak bisa dilakukan secara sektoral dan parsial. Dampaknya bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Mahyeldi.
Ia menyambut baik inisiatif Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Renduk PRRP sebagai kerangka kebijakan nasional pemulihan wilayah terdampak bencana. Menurutnya, pengalaman Sumbar dalam menghadapi bencana juga dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain untuk meminimalkan risiko ke depan.
Dalam upaya pemulihan, Mahyeldi menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten dan kota telah menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sesuai kewenangan masing-masing daerah. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada BNPB pada awal Januari 2026.
“Konsultasi publik ini menjadi momentum strategis untuk memastikan R3P daerah tersinkronisasi dan terintegrasi dengan Renduk PRRP, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan pemulihan dapat berjalan lebih efektif,” jelasnya.
Mahyeldi menekankan, Renduk PRRP harus menjadi instrumen pengarah pembangunan pascabencana, tidak hanya untuk memulihkan kondisi masyarakat secara cepat dan bermartabat, tetapi juga untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.
Strategi pemulihan di Sumbar, lanjutnya, diarahkan pada pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan kebencanaan, serta kolaborasi multipihak.
“Forum ini diharapkan dapat menyelaraskan data kerusakan dan kerugian, analisis zona rawan bencana, serta rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi agar benar-benar terpadu,” katanya.
Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas, BNPB, dan seluruh pihak yang terlibat, seraya menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk menindaklanjuti hasil konsultasi secara konsisten dalam kebijakan pembangunan.
Baca Juga : Wali Kota Padang: Pencopotan Direksi Bukan Solusi Atasi Krisis Air Bersih
Baca Juga : Tanpa Ragu, Gubernur Terobos Sungai Gunung Nago Demi Atasi Krisis Air Warga
“Kita ingin pemulihan di Sumatera Barat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama,” tutupnya.
Konsultasi publik bertema “Strategi Pemulihan Area Terdampak Bencana di Provinsi Sumbar” ini turut dihadiri Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Sekretaris Utama BNPB, jajaran OPD provinsi dan kabupaten/kota se-Sumbar, serta para pemangku kepentingan terkait.