![]() |
| Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria saat reses |
PADANG, politicnewss.id — Kabar segar bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kenaikan bantuan modal UMKM dari sebelumnya Rp2 juta menjadi Rp4 juta per pelaku usaha. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas usaha masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Komitmen tersebut disampaikan Nanda usai melaksanakan reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2). Dalam pertemuan tersebut, persoalan permodalan UMKM menjadi aspirasi utama yang disampaikan warga.
Menurut Nanda, bantuan permodalan yang selama ini disalurkan melalui Dinas Koperasi dan UKM masih berada di angka Rp2 juta per UMKM. Nilai tersebut dinilai belum cukup untuk menopang kebutuhan operasional pelaku usaha kecil.
“Bantuan yang diterima relatif kecil, sehingga belum mampu menutup kebutuhan usaha. Akibatnya, masih banyak pelaku UMKM yang terpaksa bergantung pada pinjaman berbunga dari bank maupun lembaga pembiayaan,” ujar Nanda.
![]() |
| Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria saat reses |
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi perhatian serius DPRD Sumbar. Ia menegaskan akan mengawal kebijakan peningkatan bantuan permodalan agar dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
“Kami akan perjuangkan kenaikan bantuan minimal menjadi Rp4 juta per UMKM. Ini akan kami dorong melalui Dinas Koperasi, termasuk mendorong terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) terkait kenaikan bantuan UMKM tahun ini,” tegasnya.
Tak hanya soal bantuan UMKM, Nanda juga mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi sebagai upaya memperkuat ekonomi bersama. Hal ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan Koperasi Merah Putih.
Ia mengungkapkan, peluang bantuan permodalan bagi koperasi jauh lebih besar. Bahkan, nilai bantuan dapat mencapai lebih dari Rp100 juta, yang diberikan dalam bentuk aset penunjang produksi atau usaha, tergantung jenis koperasi yang dijalankan.
“Kita dorong masyarakat membentuk koperasi sesuai arahan Presiden, agar terjadi pemerataan ekonomi dan tercipta ruang bersama untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan,” jelasnya.
Baca Juga : Pertama Kali Disambangi DPRD Provinsi, Warga Koto Lalang Curhat Aspirasi ke Evi Yandri
Reses tersebut turut dihadiri lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda setempat. Selain persoalan UMKM, warga juga menyampaikan aspirasi di bidang pertanian, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan.
Nanda memastikan seluruh aspirasi telah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara aspirasi yang menjadi ranah pemerintah kota akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang. (*)


