 |
| Ketua DPRD Sumbar saat reses di KPIK |
PADANG, politicnewss.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan lingkungan kota yang bersih, indah, dan sehat. Komitmen tersebut tidak hanya sebatas wacana, namun telah diwujudkan melalui berbagai program nyata sejak awal masa jabatannya.
Salah satu program yang konsisten dijalankan adalah penataan lingkungan perumahan melalui pembangunan jalan lingkungan berupa betonisasi. Program ini dinilai tidak hanya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap kebersihan lingkungan dengan mengurangi kawasan becek dan berlumpur.
Baca Juga : Ribuan KK Terisolasi! Reses Endarmy Bongkar Dampak Jembatan Putus di Korong Salisikan
Bahkan, program betonisasi jalan lingkungan tersebut telah dijalankan Muhidi jauh sebelum menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumbar, tepatnya saat masih bertugas di DPRD Kota Padang.
Sejak berada di DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi terus mendorong pembangunan jalan lingkungan di sejumlah wilayah. Salah satunya direalisasikan di RW 09 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto (KPIK), Kecamatan Koto Tangah.
Saat melaksanakan kegiatan reses di Masjid Nurul Ibadah, Kelurahan Tanah Sirah Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Rabu (4/2/2026), Muhidi juga menyoroti persoalan sampah yang kini menjadi isu nasional bahkan global.
Ia menyebutkan, pemerintah tengah mengkaji alih teknologi pengelolaan sampah sebagai solusi jangka panjang. Namun demikian, peran aktif masyarakat tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Sampah ini tanggung jawab kita bersama. Jangan dibuang sembarangan, karena dampaknya akan kembali ke kita sendiri. Saluran tersumbat, banjir pun mengancam,” tegas Muhidi.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi merespons aspirasi masyarakat Kelurahan Tanah Sirah Nan XX yang mengusulkan penambahan becak motor (bentor) untuk pengangkutan sampah dari rumah warga ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
Ketua Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) setempat, Mardanis, menyampaikan bahwa kelurahan tersebut idealnya membutuhkan tiga unit bentor. Namun saat ini hanya tersedia dua unit, dengan satu unit lainnya dalam kondisi sering rusak.
“Di kelurahan ini sebenarnya butuh tiga bentor, Pak. Yang ada baru dua, satu lagi kami kanibalkan dan sering rusak,” ujar Mardanis.
Reses Ketua DPRD Provinsi Sumbar tersebut diikuti sekitar 50 tokoh masyarakat. Kegiatan reses perseorangan anggota DPRD Provinsi Sumbar sendiri berlangsung selama delapan hari, terhitung 2 hingga 9 Februari 2026.
Baca Juga : Tol Sicincin–Bukittinggi Dikebut, Ditargetkan Beroperasi 2031, Peluang Melesat ke 2029
Selain persoalan sampah, masyarakat juga menyampaikan sejumlah usulan lain, di antaranya pengadaan ambulans untuk 13 masjid, serta kebutuhan di sektor pendidikan tingkat SMP.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhidi menegaskan pentingnya usulan yang benar-benar prioritas dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Usulan yang disampaikan diharapkan benar-benar kebutuhan mendasar, agar manfaat dan dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
