 |
| Gubernur Sumbar menjadi keynote speaker di seminar tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal |
PADANG, politicnewss.id — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar isu ekologis, tetapi menyangkut tanggung jawab moral, adat, dan keimanan. Penegasan itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Tata Kelola Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Nagari bertema “Batulak ka Rimbo, Balinduang ka Adat” di Hotel Santika Padang, Kamis (12/2/2026).
Di hadapan peserta dari unsur pemerintah, akademisi, tokoh adat hingga masyarakat nagari, Mahyeldi menekankan bahwa konsep menjaga alam telah lama mengakar dalam falsafah Minangkabau dan ajaran Islam.
“Gambaran surga dalam ajaran agama adalah lingkungan yang bersih, air yang jernih, kehidupan yang aman dan nyaman. Orang yang menjaga lingkungan sejatinya sedang menghadirkan ‘surga’ di dunia, dan insyaallah akan memperoleh surga di akhirat,” tegas Mahyeldi.
Menurutnya, filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bukan sekadar identitas budaya, melainkan fondasi tata kelola kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia juga menyinggung penguatan aspek hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 yang mengakui kekhasan dan kearifan lokal Sumatera Barat.
Mahyeldi menjelaskan makna Balinduang ka Adat sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai adat yang bersumber dari syarak. “Syarak mengatur, adat menjalankan. Nilai itulah yang menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia sebagai bangsa majemuk tidak bisa menerapkan kebijakan lingkungan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakter sosial dan budaya setempat. Pendekatan berbasis nagari, kata dia, justru menjadi kekuatan Sumbar dalam menjaga kelestarian alam.
“Indonesia itu heterogen. Kalau semuanya dipaksa sama, di situlah awal persoalan. Nagari adalah benteng terakhir kita dalam merawat hutan, sungai, dan tanah ulayat,” katanya.
Gubernur juga mengapresiasi WWF Indonesia yang menginisiasi forum tersebut sebagai ruang dialog lintas perspektif. Ia berharap seminar tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan melahirkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan langsung di nagari.
“Jangan berhenti pada diskusi dan dokumen. Kita butuh langkah nyata yang dirasakan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lanskap Sumatera Barat,” tegasnya.
Sementara itu, Chief Conservation Officer Yayasan WWF Indonesia, Dewi Lestari Yani Riski, menyampaikan bahwa hutan nagari bukan hanya ruang ekologis, tetapi juga ruang sosial, budaya, dan ekonomi yang menopang identitas serta kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya menjembatani sistem adat dengan kebijakan kehutanan modern agar tata kelola lingkungan menjadi lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.
Seminar nasional tersebut menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, tokoh adat, dan perwakilan nagari. Forum ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga kawasan hutan, daerah aliran sungai, dan wilayah lindung di Sumatera Barat.
“Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab lintas generasi. Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan kualitas hidup anak cucu kita di masa depan,” tutup Mahyeldi.
